[{"_1":2,"_171":-5,"_172":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a9c72187-4e23-4d09-942f-521977f4c365","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_167":168,"_169":170},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_110":111,"_112":113,"_120":121,"_122":123,"_127":128,"_137":138,"_139":140,"_141":142,"_143":144,"_145":146,"_165":166},"title","Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi","short_title","Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2002","number","30","year","2002","published_date","2002-12-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"73d0e312-aa83-444c-a52f-e309dbb041bc","Pembentukan Lembaga Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"f59a48cc-a690-40f9-8371-21a524bdd6e8","Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

komisi-pemberantasan-tindak-pidana-korupsi
2002
Undang-undang (UU) NO. 30, LN. 2002/ No. 137, TLN NO. 4250, LL SETNEG : 27 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemberantasan tindak pidana korupsi yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena korupsi telah merugikan keuangan negara, perekonomian negara, dan menghambat pembangunan nasional;\r\nbahwa lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi;\r\nbahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perlu dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. \n Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);\r\n Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);\r\n Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang REHABILITASI DAN KOMPENSASIerantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).\r\n \n 1. KETENTUAN UMUM\r\n2. TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN\r\n3. TATA CARA PELAPORAN DAN\r\nPENENTUAN STATUS GRATIFIKASI\r\n4. TEMPAT KEDUDUKAN, TANGGUNG JAWAB,\r\nDAN SUSUNAN ORGANISASI\r\n5. PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI\r\n6. PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN, DAN PENUNTUTAN\r\n7. PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN\r\n8. REHABILITASI DAN KOMPENSASI\r\n9. PEMBIAYAAN\r\n10. KETENTUAN PIDANA\r\n11. KETENTUAN PERALIHAN\r\n12. KETENTUAN PENUTUP\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2002. \n Dengan berlakunya Undang-Undang ini Pasal 27 Undang-Undang\r\nNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana\r\nKorupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor\r\n140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang\r\nNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana\r\nKorupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor\r\n134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150)\r\ndinyatakan tidak berlaku; \r\n- Pasal 53 sampai dengan Pasal 62 dari Bab VII mengenai pemeriksaan\r\ndi sidang pengadilan yang diatur dalam Undang-Undang\r\nNomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak\r\nPidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.\r\nKetentuan mengenai prosedur tata kerja Komisi Pemberantasan Korupsi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.\r\nKetentuan mengenai tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi.\r\nPembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden.\r\n\r\n \n 40 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.\n\nPeraturan ini mengubah:\n1. Ketentuan mengenai Komisi Pemeriksa dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 dalam BAB VII Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999.","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang ini dibentuk untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia melalui pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bersifat independen. KPK memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pencegahan tindak pidana korupsi. KPK juga berwenang untuk mengambil alih penyidikan atau penuntutan dari kepolisian atau kejaksaan dalam kondisi tertentu. Selain itu, KPK bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan pelapor, serta menyusun laporan tahunan yang disampaikan kepada Presiden, DPR, dan BPK. KPK juga memiliki kewajiban untuk melaporkan gratifikasi dan menetapkan status kepemilikannya. Struktur organisasi KPK terdiri dari pimpinan, tim penasihat, dan pegawai yang diangkat berdasarkan keahlian dan pengalaman.","transitional_provisions","1. Semua tindakan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang proses hukumnya belum selesai pada saat terbentuknya KPK, dapat diambil alih oleh KPK.\n2. Dengan terbentuknya KPK, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara menjadi bagian Bidang Pencegahan pada KPK dan tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya sampai KPK menjalankan tugas dan wewenangnya.","sanctions","1. Setiap Anggota KPK yang melanggar ketentuan Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.\n2. Pegawai KPK yang melanggar ketentuan serupa juga dipidana dengan pidana penjara yang sama.\n3. Anggota dan pegawai KPK yang melakukan tindak pidana korupsi, pidananya diperberat dengan menambah 1/3 dari ancaman pidana pokok.","revokes",[96,102,106],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiPasal 17 dinyatakan tidak berlaku","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001","05b411ee-6bed-4468-9c90-b35b38b65a59",{"_97":103,"_99":104,"_36":105},"UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiPasal 17 dinyatakan tidak berlaku","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45350/uu-no-31-tahun-1999","f4a0b23f-80dc-483c-b6f7-a6b517c17400",{"_97":107,"_99":108,"_36":109},"UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan NepotismeSetelah Komisi Pemberantasan Korupsi menjalankan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, ketentuan mengenai Komisi Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 19 dalam BAB VII Undang-Undang Nomor 28Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), dinyatakan tidak berlaku.","https://peraturan.bpk.go.id/Details/45345/uu-no-28-tahun-1999","2fd07f3b-f81d-48f1-ab65-84025a0fdb3f","revoked_by",[],"partially_revokes",[114,116,118],{"_97":115,"_99":108,"_36":109},"Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 1999",{"_97":117,"_99":104,"_36":105},"Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 1999",{"_97":119,"_99":100,"_36":101},"Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2001","partially_revoked_by",[],"amends",[124,125,126],{"_97":115,"_99":108,"_36":109},{"_97":117,"_99":104,"_36":105},{"_97":119,"_99":100,"_36":101},"amended_by",[129,133],{"_97":130,"_99":131,"_36":132},"UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/122028/uu-no-19-tahun-2019","8579db65-404e-45fd-ba01-e6c537a802c0",{"_97":134,"_99":135,"_36":136},"UU No. 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Undang-Undang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/38210/uu-no-10-tahun-2015","ca258213-027b-4bd2-b2a2-9093c5891f53","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[147,153,157,161],{"_148":149,"_99":150,"_151":152},"nomor_putusan","87/PUU-XXI/2023","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/184/87-PUU-XXI-2023.pdf","teks","Pasal 42 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) yang menyatakan “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada peradilan militer dan peradilan umum, sepanjang perkara dimaksud proses penegakan hukumnya ditangani sejak awal atau dimulai/ditemukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.”",{"_148":154,"_99":155,"_151":156},"5/PUU-IX/2011","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/71/putusan_sidang_5%20PUU%20PUTUSAN%20KPK%20TELAH%20BACA.pdf","Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa Pimpinan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi baik pimpinan yang diangkat secara bersamaan maupun pimpinan pengganti yang diangkat untuk menggantikan pimpinan yang berhenti dalam masa jabatannya memegang jabatan selama 4 (empat) tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatan",{"_148":158,"_99":159,"_151":160},"133/PUU-VII/2009","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/95/putusan_sidang_Putusan%20UU%20KPK_133_2009.pdf","Pasal 32 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat (conditionally unconstitutional), kecuali harus dimaknai “pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan secara tetap setelah dijatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”",{"_148":162,"_99":163,"_151":164},"012-016-019/PUU-IV/2006","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/122/putusan_sidang_Putusan012-016-019PUUIV2006ttgKPKtgl20122006.pdf","Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 30 OF 2002
ON
COMMISSION FOR ERADICATION OF CORRUPTION CRIMINAL ACTS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to realize a just, prosperous, and
welfare society based on Pancasila and the Basic Law of the State
Republic of Indonesia of 1945, the eradication of criminal acts of corruption
that has occurred until now has not been implemented
optimally. Therefore, the eradication of criminal acts of corruption needs to be
increased professionally, intensively, and continuously
because corruption has harmed state finances, the economy
state, and hinder national development;
that government agencies that handle criminal acts of
corruption have not functioned effectively and efficiently in eradicating
criminal acts of corruption;
that in accordance with the provisions of Article 43 of Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a9c72187-4e23-4d09-942f-521977f4c365","actionData","errors"]