[{"_1":2,"_164":-5,"_165":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f4a0b23f-80dc-483c-b6f7-a6b517c17400","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_160":161,"_162":163},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":70,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_98":99,"_108":109,"_110":111,"_116":117,"_118":119,"_126":127,"_128":129,"_130":131,"_132":133,"_134":135,"_158":159},"title","Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi","short_title","Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 1999","number","31","year","1999","published_date","1999-08-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f59a48cc-a690-40f9-8371-21a524bdd6e8","Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1999
Undang-undang (UU) NO. 31, LN. 1999/ No. 140, TLN NO.3874, LL SETNEG : 15 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi\r\n\r\n
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 1999. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi","scope_and_parties","policy_content","

Undang-undang ini bertujuan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 guna memberantas tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan dan perekonomian negara. Latar belakang pembentukan undang-undang ini adalah untuk menanggapi kebutuhan hukum yang berkembang dalam masyarakat dan meningkatkan efektivitas pencegahan serta pemberantasan korupsi. Ketentuan substansial dalam undang-undang ini mencakup definisi korupsi, perluasan pengertian pegawai negeri, dan pengenalan korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dikenai sanksi. Undang-undang ini juga menetapkan ancaman pidana yang lebih berat, termasuk pidana mati dalam keadaan tertentu, serta memperkenalkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas. Selain itu, undang-undang ini mengatur peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu dua tahun sejak undang-undang ini diundangkan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","

Pelanggaran terhadap Pasal 2 dikenai pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 4-20 tahun dan denda Rp. 200.000.000,00 - Rp. 1.000.000.000,00.
Pelanggaran terhadap Pasal 3 dikenai pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara 1-20 tahun dan denda Rp. 50.000.000,00 - Rp. 1.000.000.000,00.
Pelanggaran terhadap Pasal 5-12 dikenai pidana penjara dan denda bervariasi sesuai pasal terkait.
Pelanggaran terhadap Pasal 21-24 dikenai pidana penjara 1-12 tahun dan denda Rp. 50.000.000,00 - Rp. 600.000.000,00.

","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/47558/uu-no-3-tahun-1971","475b0999-b4d7-451b-9444-026db2110602","revoked_by",[100,104],{"_93":101,"_95":102,"_36":103},"Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2002","https://peraturan.bpk.go.id/Details/44493/uu-no-30-tahun-2002","a9c72187-4e23-4d09-942f-521977f4c365",{"_93":105,"_95":106,"_36":107},"Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023","https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023","b805ce68-6e4b-4a6e-95cf-a792e3c705f2","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[112,114],{"_93":113,"_95":106,"_36":107},"UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum PidanaPasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001",{"_93":115,"_95":102,"_36":103},"UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiPasal 17 dinyatakan tidak berlaku","amends",[],"amended_by",[120,122],{"_93":121,"_95":102,"_36":103},"UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi",{"_93":123,"_95":124,"_36":125},"UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/44900/uu-no-20-tahun-2001","05b411ee-6bed-4468-9c90-b35b38b65a59","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[136,142,146,150,154],{"_137":138,"_95":139,"_140":141},"nomor_putusan","123/PUU-XXIII/2025","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/229/putusan_mkri_123PUU-XXIII2025.pdf","teks","Pasal 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat 403 secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “dikecualikan apabila tindak pidana dalam undang-undang sektoral memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi.”",{"_137":143,"_95":144,"_140":145},"71/PUU-XXIII/2025","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/235/putusan_mkri_71-PUU-XXIII-2025_compressed.pdf","Frasa “secara langsung atau tidak langsung” dalam norma Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiiki kekuatan hukum mengikat.",{"_137":147,"_95":148,"_140":149},"25/PUU-XV/2016","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/5/25_PUU-XIV_2016.pdf","Kata \"dapat\" dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.",{"_137":151,"_95":152,"_140":153},"21/PUU-XIV/2016","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/94/putusan_sidang_2506_20160907160737_21%20PUU%202016-UU_Tipikor_KABUL-telahucap-7Sept2016-final-%26Dissenting_REVISI-qrcode-%20wmActionWiz.pdf","a. Frasa \"pemufakatan jahat\" dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai \"Pemufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana\"\r\nb. Frasa \"tindak pidana korupsi\" dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai \"tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14.\"",{"_137":155,"_95":156,"_140":157},"003/PUU-IV/2006","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/168/Putusan003PUUIV2006ttgUUPTPK.pdf","Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sepanjang frasa yang berbunyi, ”Yang dimaksud dengan ’secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 31 OF 1999
CONCERNING
ERADICATION OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that criminal acts of corruption are very detrimental to state finances or the state economy and hinder national development, so they must be eradicated in order to realize a just and prosperous society based on Pancasila and the 1945 Constitution;
that as a result of criminal acts of corruption that have occurred so far, in addition to being detrimental to state finances or the state economy, they also hinder the growth and sustainability of national development which demands high efficiency;
that Law Number 3 of 1971 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption is no longer in accordance with the development of legal needs in society, therefore it needs to be replaced with a new Law on the Eradication of Criminal Acts of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f4a0b23f-80dc-483c-b6f7-a6b517c17400","actionData","errors"]