[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a75991b0-51ea-49e4-8f16-59cab05b0053","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2015 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 3 Tahun 2015","number","3","year","2015","published_date","2015-07-28","effective_date","2015-07-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar","place_of_enactment","Benteng","theme","PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penanaman MOdal / Investasi
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2015/NO.44 TLD NO.19
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka peningkatan peran serta badan usaha\r\nmilik daerah agar mampu mendukung penguatan\r\nperekonomian dan meningkatkan pendapatan asli daerah,\r\nserta upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat,\r\ndiperlukan penguatan modal dari sumber dana yang\r\npotensial untuk dikembangkan;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan\r\nDaerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959\r\nNomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 1822);\r\n3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang\r\nPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4355);\r\n4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang\r\nPembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5234);\r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9\r\nTahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang\r\nNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015\r\nNomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5679);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang\r\nPembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,\r\nPemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah\r\nKabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4737);\r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang\r\nPengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang\r\nInvestasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 4812);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang\r\nPerubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten\r\nKepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4889);\r\n10. Peraturan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 2014\r\ntentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran\r\nDaerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 5,\r\nTambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan\r\nNomor 278);\r\n \n (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan Badan usaha lainnya\r\ndalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut:\r\na. Penyertaan Modal pada PD. Berdikari paling banyak sebesar\r\nRp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);\r\nb. Penyertaan Modal pada PT. Bank SulSelBar paling banyak sebesar\r\nRp15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah);\r\nc. Penyertaan Modal pada PT. BPR Pesisir Tanadoang paling banyak\r\nsebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah); dan\r\nd. Penyertaan Modal pada PDAM sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh\r\nmilyar rupiah).\r\n(2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang disetor sebagaimana dimaksud\r\npada ayat (1) berlaku mulai Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2020 \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2015. \n 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2009\r\ntentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah (PD)\r\nBerdikari (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009\r\nNomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar\r\nNomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten\r\nKepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2009 tentang\r\nPenyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah (PD)\r\nBerdikari;\r\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 15 Tahun 2009\r\ntentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sul-Sel\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 15,\r\nTambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9)\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2013 tentang\r\nPerubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar\r\nNomor 15 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada\r\nPT. Bank Sul-Sel;\r\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 16 Tahun 2009\r\ntentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Perkreditan\r\nRakyat (BPR) Pesisir Tanadoang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan\r\nSelayar Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten\r\nKepulauan Selayar Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2010 tentang\r\nPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 16\r\nTahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank\r\nPerkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Tanadoang;\r\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2009\r\ntentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air\r\nMinum (PDAM) (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009\r\nNomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar\r\nNomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten\r\nKepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan\r\nDaerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2009 tentang\r\nPenyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum\r\n(PDAM). \n Peraturan Bupati \n 15 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah (PD) Berdikari (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 14 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah (PD) Berdikari (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 5).\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sul-Sel (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Sul-Sel (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013 Nomor 35).\n3. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Tanadoang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Pesisir Tanadoang (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 6).\n4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 26).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan badan usaha lainnya. Latar belakang peraturan ini adalah untuk meningkatkan peran serta BUMD dalam mendukung penguatan perekonomian daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat. Tujuan penyertaan modal adalah untuk memperkuat struktur modal, pengembangan usaha, dan mencukupi modal dasar BUMD.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD. Berdikari, PT. Bank SulSelBar, PT. BPR Pesisir Tanadoang, dan PDAM dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2020) dengan batasan jumlah yang telah ditentukan.\n2. Modal dasar Pemerintah Daerah pada BUMD dan badan usaha lainnya telah ditetapkan melalui APBD pada tahun-tahun sebelumnya.\n3. Modal disetor Pemerintah Daerah pada BUMD dan badan usaha lainnya sampai dengan tanggal tertentu telah dirinci berdasarkan sumber APBD dan tahun anggaran.\n4. Penambahan modal disetor Pemerintah Daerah untuk tahun-tahun berikutnya dapat dilakukan sepanjang tidak melewati batas penyertaan modal yang telah ditetapkan dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.\n5. Sumber dana untuk penambahan modal disetor dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.\n6. Kewenangan pengelolaan penyertaan modal dilaksanakan oleh Bupati atau dapat dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah.\n7. Bagi hasil keuntungan dari penyertaan modal menjadi hak daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.\n8. Penyertaan modal dapat dihentikan jika BUMD mengalami kerugian atau tidak memberikan keuntungan selama 2 tahun berturut-turut, setelah mendapat persetujuan DPRD, kecuali dalam kondisi tertentu.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SELAYAR ISLANDS
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SELAYAR ISLANDS REGENCY
NUMBER 3 OF 2015

CONCERNING

REGIONAL GOVERNMENT CAPITAL PARTICIPATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SELAYAR ISLANDS,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to increase the role and participation of regionally-owned enterprises so that they are able to support the strengthening of the economy and increase local revenue, as well as efforts to equalize public welfare, it is necessary to strengthen capital from potential sources of funds to be developed;
that based on the considerations as referred to in letter a and to implement the provisions of Article 75 of Government Regulation Number 58 of 2005 concerning Regional finance Management, it is necessary to form a Regional Regulation regarding Regional Government Capital Participation;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a75991b0-51ea-49e4-8f16-59cab05b0053","actionData","errors"]