For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar No. 17 Tahun 2009

Peraturan Daerah (Perda) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2009 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)

Also known as: Perda Kabupaten Kepulauan Selayar 17/2009 · Perda Kabupaten Kepulauan Selayar No. 17 Tahun 2009 · Perda Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2009

Status:
Inactive
Effective Date:22 Oktober 2009Publication Date:22 Oktober 2009
Investasi & Penanaman Modal

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM)
LocationPemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar
Effective Date22 Oktober 2009
Publication Date22 Oktober 2009
Place of EnactmentBenteng

Regulation History

Revoked By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 7 Tahun 1997 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 1997 Nomor 16).

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 17 Tahun 2009 mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Tujuan penyertaan modal ini adalah untuk meningkatkan pelayanan PDAM kepada masyarakat, membantu menggerakkan perekonomian daerah, memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, dan menyelenggarakan usaha secara profesional dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis. Modal PDAM berasal dari aktiva dan passiva Badan Pengelola Air Minum Daerah dan penyertaan modal Pemerintah Daerah. Total penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PDAM sampai dengan Agustus 2009 adalah sebesar Rp. 10.316.586.825,-. Penambahan modal ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan APBD, sedangkan pengurangan modal dapat dilaksanakan melalui Rapat Dewan Pengawas dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Bupati berwenang melakukan pengawasan umum terkait penyertaan modal ini. Pejabat yang ditunjuk mewakili Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala maupun insidentil. Pembagian laba bersih perusahaan adalah 55% untuk PDAM dan 45% untuk Pemerintah Daerah, yang disetor ke kas daerah. Penggunaan laba bersih bagian Pemerintah Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati, sedangkan bagian perusahaan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati melalui Dewan Pengawas.

(-)

(-)