[{"_1":2,"_139":-5,"_140":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a72e335e-f02f-45ec-973a-fc0b8a4f34a3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_135":136,"_137":138},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":92,"_94":95,"_110":111,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":131,"_132":-5,"_133":134},"title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi","short_title","Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020","number","26","year","2020","published_date","2020-05-01","effective_date","2020-05-04","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","53ceb3db-a73c-4b08-bbbf-497152f2f387","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","short_name","Permen PANRB","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEDOMAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
2020
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 26, BN.2020/NO.442, jdih.menpan.go.id : 8 hlm.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi TENTANG Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur \r\nNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 \r\ntentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri \r\nPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi \r\nNomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi \r\nReformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sudah tidak \r\nsesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu \r\ndiganti; \r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan \r\nMenteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi \r\nBirokrasi tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan \r\nReformasi Birokrasi; \n 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang \r\nPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari \r\nKorupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);\r\n3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang \r\nKementerian Negara (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4916);\r\n4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang \r\nPelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 5038);\r\n5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur \r\nSipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 5494);\r\n6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana \r\ntelah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang\u0002Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua \r\natas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5679);\r\n7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand \r\nDesign Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;\r\n8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang \r\nKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 89);\r\n9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang \r\nStrategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);\r\n \n Mengatur tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi( Model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ; Deregulasi Kebijakan; Penataan dan Penguatan Organisasi; Penataan Tatalaksana; Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur; Penguatan Akuntabilitas); Mekanisme Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Metodologi penelitian; Teknik Penilaian; Organisasi dan Jadwal Penilaian); Mekanisme Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Daring; Evaluasi Eksternal Pelaksanaan Reformasi Birokrasi \r\n\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2020. \n Mencabut 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang \r\nPedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi \r\nPemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun \r\n2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan \r\nPeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang \r\nPerubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan \r\nAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 \r\nTahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi \r\nBirokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2018 Nomor 1220); dan \r\n2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan \r\nReformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang \r\nPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri \r\nPendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi \r\nNomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi \r\nReformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 576) \n 50 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1220);\n2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 576).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri ini menetapkan pedoman evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Pedoman ini berfungsi sebagai instrumen bagi asesor internal dan evaluator eksternal dalam melakukan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB). PMPRB dilaksanakan oleh tim yang dikoordinasikan oleh inspektur jenderal/inspektur utama/inspektur/kepala unit pengawasan internal. Hasil PMPRB diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Evaluasi Eksternal. Kementerian menyusun profil pelaksanaan reformasi birokrasi nasional berdasarkan hasil Evaluasi Eksternal. Pedoman evaluasi mencakup pendahuluan, PMPRB, Evaluasi Eksternal, dan penutup, yang detailnya tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[96,102,106],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Permen PAN & RB No. 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/143704/permen-pan-rb-no-8-tahun-2019","d2a84663-2faa-431c-b3ae-974f24b3b48b",{"_97":103,"_99":104,"_36":105},"Permen PAN & RB No. 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi BIrokasi Instansi Pemerintah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132538/permen-pan-rb-no-30-tahun-2018","a038983e-0dc4-4d0f-82ce-6667992cf994",{"_97":107,"_99":108,"_36":109},"Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/132733/permen-pan-rb-no-14-tahun-2014","8b62397a-0f69-4d34-b5ea-76e4b2aeabe0","revoked_by",[112],{"_97":113,"_99":114,"_36":115},"Permen PANRB No. 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/266063/permen-panrb-no-9-tahun-2023","3c61bb50-13db-46a8-b63f-24890170abe3","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF STATE APPARATUS UTILIZATION AND
BUREAUCRATIC REFORM OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 26 OF 2020

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a72e335e-f02f-45ec-973a-fc0b8a4f34a3","actionData","errors"]