For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi BIrokasi Instansi Pemerintah

Also known as: Permen PANRB 30/2018 · Permen PANRB No. 30 Tahun 2018 · Permen PANRB Nomor 30 Tahun 2018

Status:
Inactive
Effective Date:5 September 2018Publication Date:9 Agustus 2018
Aparatur Sipil NegaraStandar & Pedoman Teknis

Information

TypePeraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
ThemePerubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokasi Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi BIrokasi Instansi Pemerintah
LocationKementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Effective Date05 September 2018
Publication Date09 Agustus 2018
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Revoked By

Amended By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mengubah Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Perubahan ini terkait dengan model penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2010 – 2014. Model penilaian ini menggunakan program-program reformasi birokrasi sebagai unsur komponen pengungkit (60%) dan sasaran reformasi birokrasi sebagai hasil (40%).

Komponen pengungkit meliputi manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM aparatur, dan penguatan pengawasan. Sasaran reformasi birokrasi mencakup peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Penilaian dilakukan melalui indikator-indikator yang mewakili setiap program dan sasaran. Metodologi penilaian menggunakan teknik criteria referenced test untuk komponen pengungkit dan nilai akuntabilitas kinerja, nilai kapasitas organisasi, nilai persepsi korupsi, dan opini BPK atas Laporan Keuangan untuk komponen hasil. Hasil penilaian mandiri dilaporkan oleh pimpinan instansi kepada Kementerian PANRB dan digunakan untuk menentukan tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi serta menetapkan rencana aksi tindak lanjut.

(-)

(-)