[{"_1":2,"_137":-5,"_138":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","a6e180f1-acd3-4ca0-9853-e2b1da69fc12","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_133":134,"_135":136},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":129,"_130":-5,"_131":132},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 2 Tahun 2005","number","2","year","2005","published_date","2005-03-31","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"4e240b29-23c1-4826-aa3d-d2797142ac5f","Kompensasi & Tunjangan Pejabat","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Bangka Belitung","place_of_enactment","Pangkal Pinang","theme","Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KEDUDUKAN-PROTOKOLER-DAN-KEUANGAN-PIMPINAN-DAN-ANGGOTA-DEWAN-PERWAKILAN-RAKYAT-DAERAH-PROVINSI-KEPULAUAN-BANGKA-BELITUNG
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Tahun 2005 Nomor 2 Seri E/TLD Nomor 29
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
ABSTRAK:	\n \n Sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD memperoleh Kedudukan Protokoler dan Keuangan. \n Dasar hukum dalam peraturan ini adalah UU No.8 Thn 1987; UU No.27 Thn 2000; UU No.22 Thn 2003; UU No.1 Thn 2004; UU No.10 Thn 2004; UU No.32 Thn 2004; UU No.22 Thn 2004; PP No.62 Thn 1990; PP No.25 Thn 2000; PP No.105 Thn 2000; PP No.20 Thn 2001; PP No.24 Thn 2004; PP No. 25 Thn 2004. \n Dalam peraturan ini mengatur tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan raykat daerah provinsi kepulauan bangka belitung; belanja pimpinan dan anggota DPRD. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 32 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini mengatur tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004.

Ketentuan Substansial:

Kedudukan Protokoler:

Mengatur tata tempat Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi pemerintah daerah, rapat-rapat DPRD, acara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, serta acara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD dan Pimpinan DPRD.
Tata upacara dalam acara resmi dapat berupa upacara bendera atau bukan upacara bendera, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pimpinan dan Anggota DPRD mendapat penghormatan sesuai dengan penghormatan yang diberikan kepada Pejabat Pemerintah.

Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD:

Penghasilan terdiri dari Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, dan tunjangan alat kelengkapan DPRD (Panitia Musyawarah, Komisi, Panitia Anggaran, Badan Kehormatan, dll.).
Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Gubernur.
Tunjangan Kesejahteraan berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan/dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/tewas, dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
Pimpinan DPRD disediakan rumah jabatan dan kendaraan dinas jabatan. Anggota DPRD dapat disediakan rumah dinas. Jika tidak tersedia, diberikan tunjangan perumahan.
Pakaian dinas terdiri dari Pakaian Sipil Harian, Pakaian Sipil Resmi, dan Pakaian Sipil Lengkap.
Uang Jasa Pengabdian diberikan kepada Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya, dengan besaran disesuaikan dengan masa bakti.
Belanja Penunjang Kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRD (legislasi, anggaran, pengawasan).
Sekretaris DPRD menyusun belanja DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PERDA Prov. Bangka Belitung No. 11 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/23926/perda-prov-bangka-belitung-no-11-tahun-2007","739a02d5-441c-4346-8ce5-316553b4ab59","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[110,114,118],{"_97":111,"_99":112,"_36":113},"PERDA Prov. Bangka Belitung No. 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung","https://peraturan.bpk.go.id/Details/23902/perda-prov-bangka-belitung-no-7-tahun-2007","1f5bc78a-7008-4c8c-952b-a68196e6768e",{"_97":115,"_99":116,"_36":117},"PERDA Prov. Bangka Belitung No. 7 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung","https://peraturan.bpk.go.id/Details/23836/perda-prov-bangka-belitung-no-7-tahun-2006","11aff864-9f73-4001-a1a2-cc8b8a82acb5",{"_97":119,"_99":120,"_36":121},"PERDA Prov. Bangka Belitung No. 2 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung","https://peraturan.bpk.go.id/Details/23804/perda-prov-bangka-belitung-no-2-tahun-2006","f037868a-adc5-407f-8702-276d87c6bd60","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
THE PROVINCE OF BANGKA BELITUNG ISLANDS
NUMBER: 2 SERIES: E YEAR: 2005

REGIONAL REGULATION
THE PROVINCE OF BANGKA BELITUNG ISLANDS
NUMBER 2 OF 2005
ON
THE PROTOCOLARY AND FINANCIAL POSITION OF THE LEADERSHIP AND
MEMBERS OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES
THE PROVINCE OF BANGKA BELITUNG ISLANDS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE GOVERNOR OF BANGKA BELITUNG ISLANDS,

Considering / Whereas:

that in accordance with the provisions of Law Number 22 of 2003 on the Composition and Position of the MPR, DPR, DPD and DPRD and Law Number 32 of 2004 on Regional Government, the Leadership and Members of the DPRD obtain Protocolary and Financial Position;
that based on the considerations as intended in letter a, and as implementation of the provisions of Government Regulation Number 24 of 2004 Article 28 paragraph (1), it is necessary to regulate and stipulate the Protocolary and Financial Position of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=a6e180f1-acd3-4ca0-9853-e2b1da69fc12","actionData","errors"]