For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10/PMK.02/2018

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.02/2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran

Also known as: PMK 10/PMK.02/2018 · PMK No. 10/PMK.02/2018

Status:
Active
Effective Date:2 Februari 2018Publication Date:1 Februari 2018
PerasuransianKeuangan Negara & DaerahBantuan Sosial & Penanggulangan Bencana

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemeTata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran
LocationKementerian Keuangan
Effective Date02 Februari 2018
Publication Date01 Februari 2018
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Amended By

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2015.

Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyediaan, pencairan, dan pertanggungjawaban dana iuran jaminan kesehatan bagi penerima bantuan iuran (PBI). Menteri Keuangan menetapkan kebijakan ini berdasarkan kewenangannya sebagai Bendahara Umum Negara. Peraturan ini mengatur proses pengajuan anggaran oleh Dewan Jaminan Sosial Nasional kepada Menteri Kesehatan, yang kemudian diteruskan kepada Menteri Keuangan. Proses pencairan dana melibatkan BPJS Kesehatan yang harus menyampaikan dokumen tagihan dan spesimen tanda tangan pejabat berwenang. Selain itu, peraturan ini mengatur mekanisme rekonsiliasi dan audit penggunaan dana oleh BPJS Kesehatan, serta monitoring dan evaluasi oleh Kementerian Keuangan.

(-)

(-)