For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2018

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut

Also known as: Permenhub 4/2018 · Permenhub No. 4 Tahun 2018 · Permenhub Nomor 4 Tahun 2018

Status:
Inactive
Effective Date:1 Januari 2018Publication Date:24 Januari 2018
Perizinan & Pelayanan PublikTransportasi Darat, Laut & Udara

Information

TypePeraturan Menteri Perhubungan
ThemePenyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Di Laut
LocationKementerian Perhubungan
Effective Date01 Januari 2018
Publication Date24 Januari 2018
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Revoked By

Amended By

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 161 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1550); 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 161 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 61);

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2017, yang mengatur penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan. Kebijakan ini menetapkan bahwa pelaksanaan angkutan barang harus dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan kompensasi dari pemerintah. Setiap barang yang diangkut wajib dilengkapi dengan Shipping Instruction yang memuat informasi detail tentang pengiriman. Menteri menetapkan trayek dan memberikan penugasan kepada PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau BUMN lainnya. Kebijakan ini juga mengatur biaya produksi dan tarif, serta kewajiban pelaksana untuk menyediakan kapal pengganti dan menggunakan sistem pelacakan online.

(-)

(-)