Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2016

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk menyempurnakan pengaturan mengenai pihak-pihak yang menandatangani kontrak dan jangka waktu pembayaran dana penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kewajiban pelayanan publik tersebut.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur pelaksanaan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut melalui kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut dengan Direktur Utama PT. Pelayaran Nasional Indonesia (Persero). Kontrak ini harus ditandatangani segera setelah diterbitkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Selain itu, peraturan ini menetapkan kewajiban pelaksana untuk mematuhi kontrak dan menyampaikan laporan pelaksanaan setiap bulan. Pencairan dana dilakukan setiap bulan dengan ketentuan pembayaran 90% dari hasil verifikasi dokumen dan sisa 10% setelah verifikasi lapangan. Tata cara pencairan dana harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.