Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389). 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 430) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Luar Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 390).

Peraturan KPU ini mengatur tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih. Latar belakangnya adalah untuk penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dan di luar negeri yang akurat, komprehensif, dan mutakhir dengan menggunakan sistem informasi data pemilih yang terintegrasi. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengganti peraturan KPU sebelumnya yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi. Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup: 1. Prinsip-prinsip penyusunan daftar pemilih seperti komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data diri, dan aksesibel. 2. Syarat-syarat WNI dapat terdaftar sebagai pemilih, termasuk usia, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan berdomisili di wilayah NKRI atau di luar negeri. 3. Tahapan penyusunan daftar pemilih, meliputi penyusunan bahan daftar pemilih, penyusunan DPS, penyusunan DPSHP, penyusunan DPT, penyusunan DPTb dan DPK, serta penyusunan daftar pemilih untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden putaran kedua. 4. Proses pemutakhiran data pemilih di dalam dan luar negeri, termasuk penyandingan data, pencocokan dan penelitian (Coklit), dan rekapitulasi data. 5. Penggunaan Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) yang terintegrasi. Peraturan ini juga mengatur pembentukan dan tugas dari berbagai panitia pemilihan seperti PPK, PPS, PPLN, dan Pantarlih. Selain itu, diatur pula mengenai penyusunan daftar pemilih di lokasi khusus seperti rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan panti sosial.

(-)

(-)