For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 255/PMK.04/2011

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.04/2011 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat

Also known as: PMK 255/PMK.04/2011 · PMK No. 255/PMK.04/2011

Status:
Inactive
Effective Date:1 Februari 2012Publication Date:28 Desember 2011
Kepabeanan & Perdagangan Internasional

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemePerubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat
LocationKementerian Keuangan
Effective Date01 Februari 2012
Publication Date28 Desember 2011
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Revoked By

Amended By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011 tentang Kawasan Berikat.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pengusaha di Kawasan Berikat dengan menyempurnakan ketentuan yang ada dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011. Perubahan ini dilakukan untuk mengakomodasi kebutuhan pengusaha dalam pengelolaan dan pengawasan Kawasan Berikat.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini mengatur penangguhan Bea Masuk, pembebasan Cukai, dan tidak dipungutnya PDRI untuk barang yang dimasukkan ke Kawasan Berikat. Selain itu, peraturan ini juga mengatur ketentuan mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang tidak dipungut atas pemasukan barang ke Kawasan Berikat. Pengusaha Kawasan Berikat diwajibkan untuk memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku. Peraturan ini juga mengatur pengeluaran hasil produksi dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, termasuk pengenaan Bea Masuk, Cukai, dan PDRI. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pelayanan diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

1. Terhadap izin sebagai Kawasan Berikat yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.04/2011, dapat diberikan perlakuan lokasi dan subkontrak sesuai ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 dengan ketentuan subkontrak dapat diberikan sampai dengan masa kontraknya selesai dan paling lama tanggal 31 Desember 2012; untuk lokasi, dapat diberikan sampai dengan izin sebagai Kawasan Berikat berakhir dan paling lama tanggal 31 Desember 2016.

(-)