For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam

Also known as: PP 46/2007 · PP No. 46 Tahun 2007 · PP Nomor 46 Tahun 2007

Status:
Active
Effective Date:20 Agustus 2007Publication Date:20 Agustus 2007
Kebijakan Perekonomian Nasional

Information

TypePeraturan Pemerintah (PP)
ThemeKawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam
LocationPemerintah Pusat
Effective Date20 Agustus 2007
Publication Date20 Agustus 2007
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amended By

(-)

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk menetapkan wilayah Batam dan pulau-pulau kecil di sekitarnya sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan pengembangan ekonomi dan menjamin kegiatan usaha di berbagai sektor seperti perdagangan, maritim, industri, dan lainnya. Penetapan ini didasarkan pada kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan sebelumnya dan posisi strategis Batam dalam jalur perdagangan internasional.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini menetapkan bahwa Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam meliputi beberapa pulau dan akan berlaku selama 70 tahun. Di dalam kawasan ini, berbagai kegiatan ekonomi dapat dilakukan, dan pengembangannya harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam. Aset dan pegawai dari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam akan dialihkan ke Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Hak pengelolaan tanah juga akan dialihkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1. Semua aset Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dialihkan menjadi aset Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, kecuali aset yang telah diserahkan kepada Pemerintah Kota Batam, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Pegawai pada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dialihkan menjadi pegawai pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. 3. Hak Pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dan hak pengelolaan atas tanah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam yang berada di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam beralih kepada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 4. Hak-hak yang ada di atas Hak Pengelolaan atas tanah tetap berlaku sampai masa berlakunya berakhir. 5. Untuk perpanjangan/pembaharuan hak setelah hak berakhir, akan diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(-)