For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 1997

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor Dan Impor

Also known as: PP 42/1997 · PP No. 42 Tahun 1997 · PP Nomor 42 Tahun 1997

Status:
Active
Effective Date:1 November 1997
Kepabeanan & Perdagangan Internasional

Information

TypePeraturan Pemerintah (PP)
ThemePerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor Dan Impor
LocationPemerintah Pusat
Effective Date01 November 1997
Publication Date-
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Amended By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor dan Impor.

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan ini bertujuan untuk memberdayakan penggunaan hasil produksi dalam negeri dan meningkatkan mutu produk lokal. Selain itu, peraturan ini bertujuan untuk memperlancar arus peredaran barang dan menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada konsumen dan memberikan peluang lebih besar kepada Perusahaan Penanaman Modal Asing untuk melakukan kegiatan perdagangan dalam negeri.

Ketentuan Substansial

Peraturan ini mengatur bahwa Perusahaan Penanaman Modal Asing dapat menjual barang hasil produksinya sebagai distributor atau pedagang besar di seluruh Indonesia. Mulai 1 Januari 2003, perusahaan tersebut juga dapat menjual langsung kepada konsumen akhir. Peraturan ini menambah ketentuan baru yang memungkinkan pencabutan izin usaha jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perdagangan yang diatur.

(-)

1. Pelanggaran terhadap ketentuan perdagangan dapat berakibat pencabutan izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.