For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/14/PBI/2017 Tahun 2017

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/14/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika

Also known as: Peraturan BI 19/14/PBI/2017 · Peraturan BI No. 19/14/PBI/2017

Status:
Active
Effective Date:1 Januari 2019Publication Date:27 Desember 2017
Tata Kelola Administrasi Publik

Information

TypePeraturan Bank Indonesia
ThemePerubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika
LocationBank Indonesia
Effective Date01 Januari 2019
Publication Date27 Desember 2017
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Amended By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 273, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5762) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/6/PBI/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Penyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Berharga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877).

Peraturan Bank Indonesia ini bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan sistem pembayaran yang lebih lancar, aman, efisien, dan andal. Latar belakangnya adalah perlunya penyempurnaan ketentuan mengenai kewajiban penyediaan dana yang cukup pada saat pengiriman instruksi setelmen dana dan ketentuan mengenai fasilitas likuiditas intrahari (FLI).

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup perubahan terhadap beberapa pasal dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015. Perubahan tersebut meliputi definisi-definisi terkait penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika, serta penambahan pasal yang mengatur kewajiban peserta Sistem BI-RTGS untuk menyediakan dana yang cukup pada saat pengiriman instruksi setelmen dana. Sistem BI-RTGS akan menolak instruksi setelmen dana yang tidak didukung dana atau FLI yang mencukupi, kecuali untuk transaksi kepentingan Bank Indonesia. Selain itu, terdapat perubahan ketentuan mengenai penggunaan FLI oleh Bank Peserta Sistem BI-RTGS, termasuk persyaratan surat berharga yang dapat digunakan untuk memperoleh FLI.

Peraturan ini juga memberikan mandat kepada Peraturan Anggota Dewan Gubernur untuk mengatur lebih lanjut mengenai penyediaan dana, penolakan instruksi setelmen dana, pengecualian transaksi, surat berharga yang dapat digunakan untuk memperoleh FLI, persyaratan Bank Peserta Sistem BI-RTGS yang dapat menggunakan FLI, dan mekanisme repo atas surat berharga dalam penggunaan FLI.

(-)

(-)