[{"_1":2,"_135":-5,"_136":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","51c0e739-fd81-4baf-bcf4-5ef26eb6adf1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_131":132,"_133":134},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":127,"_128":-5,"_129":130},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021","number","36","year","2021","published_date","2021-02-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"943f3f83-7143-43f3-9576-3295e3fb4d90","Penciptaan Lapangan Kerja",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengupahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengupahan
2021
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 36, LN.2021/No.46, TLN No.6648, jdih.setkab.go.id : 57 hlm.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pengupahan
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengupahan. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 2003; dan UU Nomor 11 Tahun 2020. \n PP ini mengatur kebijakan pengupahan, penetapan upah berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil, struktur dan skala upah, upah minimum, upah terendah pada usaha mikro dan usaha kecil, pelindungan upah, bentuk dan cara pembayaran upah, hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, upah sebagai dasar perhitungan atau pembayaran hak dan kewajiban lainnya, dewan pengupahan, dan sanksi administratif. Upah terdiri atas komponen : 1) upah tanpa tunjangan; 2) upah pokok dan tunjangan tetap; 3) upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap; atau 4) upah pokok dan tunjangan tidak tetap. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2021. \n PP ini mencabut PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. \n Penjelasan 18 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","

Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku:

PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan

","scope_and_parties","policy_content","

1. Regulasi yang Dicabut: Peraturan ini mencabut PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

2. Alasan Pencabutan: Pencabutan dilakukan untuk memperbarui dan menyelaraskan kebijakan pengupahan dengan ketentuan dalam UU Cipta Kerja yang lebih fleksibel dan responsif terhadap dinamika pasar kerja.

3. Kerangka Baru yang Menggantikan: Peraturan ini merupakan kerangka baru yang menetapkan ketentuan pengupahan yang lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan industrialisasi dan perkembangan ekonomi.

4. Ketentuan Peralihan untuk Hal-Hal yang Berlangsung: Tidak ada.

5. Dampak terhadap Kewajiban Kepatuhan yang Ada: Pekerja dan pemberi kerja harus menyesuaikan diri dengan ketentuan baru mengenai struktur upah, terutama terkait dengan upah minimum dan sistem pengupahan yang diatur secara terperinci dalam peraturan ini.

6. Tanggal Efektif Pencabutan: Berlaku efektif setelah tanggal 2 Februari 2021.

","transitional_provisions","

Tidak Ada

","sanctions","

Sanksi Administratif: Sanksi administratif dapat dikenakan kepada pemberi kerja yang tidak mematuhi ketentuan upah minimum, termasuk denda dan peringatan untuk memenuhi kewajiban upah dalam jangka waktu tertentu.

Sanksi Pidana: Terhadap pelanggaran yang dilakukan secara berat, seperti pemalsuan dokumen atau pelanggaran yang merugikan pekerja secara sistematis, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PP No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5656/pp-no-78-tahun-2015","b3f7b8f5-7de9-4e0f-a7b8-0008616e17dd","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[112,116],{"_97":113,"_99":114,"_36":115},"PP No. 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/339037/pp-no-49-tahun-2025","9f830d96-533e-43a3-b3f8-228c19882f05",{"_97":117,"_99":118,"_36":119},"PP No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/270269/pp-no-51-tahun-2023","c9d918d5-413b-4d32-b0f3-54c18be260d6","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 36 OF 2021

CONCERNING

WAGE REGULATION

WITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to implement the provisions of Article 81 and Article 185 letter b of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, it is necessary to establish a Government Regulation concerning Wage Regulation;

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=51c0e739-fd81-4baf-bcf4-5ef26eb6adf1","actionData","errors"]