[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c9d918d5-413b-4d32-b0f3-54c18be260d6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_110":111,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023","number","51","year","2023","published_date","2023-11-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"943f3f83-7143-43f3-9576-3295e3fb4d90","Penciptaan Lapangan Kerja",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengupahan - perubahan
2023
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 51, LN 2023 (146), TLN (6899): 16 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
ABSTRAK:	\n \n Untuk menjaga daya beli Pekerja/Buruh dan stabilitas ekonomi nasional serta memperhatikan dinamika perkembangan hubungan industrial, ketentuan mengenai Upah minimum sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan hukum sehingga perlu diubah. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 13 Tahun 2003; UU Nomor 6 Tahun 2023; dan PP Nomor 36 Tahun 2021. \n PP ini mengubah beberapa ketentuan dalam PP Nomor 36 Tahun 2021. Ruang lingkup perubahan PP Nomor 36 Tahun 2021 ini mencakup perubahan atas ketentuan mengenai formula penghitungan Upah minimum, penetapan dan pemberlakuan Upah minimum, serta penguatan peran dewan pengupahan di daerah. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2023. \n PP ini mengubah PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan \n Lampiran file: 27 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","

Peraturan ini mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

","scope_and_parties","policy_content","

Regulasi yang Diubah: Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.
Alasan Perubahan: Untuk menjaga daya beli pekerja/buruh dan stabilitas ekonomi nasional serta menyesuaikan dengan dinamika perkembangan hubungan industrial.
Kerangka Baru: Mengatur penyesuaian upah minimum setiap tahun berdasarkan formula yang mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu.
Ketentuan Peralihan: Tidak ada ketentuan peralihan yang spesifik diatur dalam peraturan ini.
Dampak pada Kewajiban Kepatuhan: Perusahaan harus menyesuaikan kebijakan pengupahan mereka sesuai dengan ketentuan baru yang diatur dalam peraturan ini.
Tanggal Efektif: Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 10 November 2023.

","transitional_provisions","

Tidak Ada

","sanctions","

Tidak Ada sanksi administrasi atau pidana yang diatur dalam peraturan ini.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[104],{"_105":106,"_107":108,"_36":109},"text","PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/161909/pp-no-36-tahun-2021","51c0e739-fd81-4baf-bcf4-5ef26eb6adf1","amended_by",[112],{"_105":113,"_107":114,"_36":115},"PP No. 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/339037/pp-no-49-tahun-2025","9f830d96-533e-43a3-b3f8-228c19882f05","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

COPY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 51 OF 2023

CONCERNING

AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 36 OF 2021

CONCERNING WAGES

\n\n

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n

Considering

a. that to implement the provisions of Article 88C and Article 88D in Article 81 number 28 of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law, it is necessary to make changes regarding the provisions on minimum wages;
b. that to maintain the purchasing power of Workers/Laborers and national economic stability and taking into account the dynamics of the development of industrial relations, the provisions regarding minimum wages as already regulated in Government Regulation Number 36 of 2021 concerning Wages are no longer in accordance with legal needs and therefore need to be amended;
c. that based on the considerations as referred to in letter a and letter b, it is necessary to stipulate a Government Regulation concerning Amendments to Government Regulation Number 36 of 2021

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c9d918d5-413b-4d32-b0f3-54c18be260d6","actionData","errors"]