[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","9f830d96-533e-43a3-b3f8-228c19882f05","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025","number","49","year","2025","published_date","2025-12-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan","subject_matter","PP ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengupahan - perubahan
2025
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 49, LN 2025 (187), TLN (7148) : 15 hlm.; jdih.kemnaker.go.id
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
ABSTRAK:	\n \n Untuk menjaga daya beli Pekerja/Buruh guna penghidupan yang layak, menjaga kelangsungan usaha, dan stabilitas ekonomi nasional, serta mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 2003; dan PP No. 36 Tahun 2021. \n PP ini mengatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2025. \n PP ini mengubah PP Nomor 36 Tahun 2021 \n Lampiran file: 22 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 15 dan penjelasan hlm 16 sd 22) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.","scope_and_parties","Peraturan ini mengatur perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Perubahan tersebut mencakup penyesuaian ketentuan mengenai kebijakan pengupahan, peran dewan pengupahan, struktur dan skala upah, serta penetapan upah minimum yang meliputi upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten/kota, upah minimum sektoral provinsi, dan upah minimum sektoral kabupaten/kota. Peraturan ini juga mengatur mengenai hak pekerja/buruh atas upah dan hak lainnya dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi.","policy_content","Peraturan Pemerintah ini merupakan perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, yang bertujuan untuk menjaga daya beli Pekerja/Buruh, kelangsungan usaha, dan stabilitas ekonomi nasional, serta mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Kebijakan pengupahan ditetapkan sebagai upaya mewujudkan hak Pekerja/Buruh atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan hubungan industrial yang harmonis. Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan dengan melibatkan pemerintah daerah dan dewan pengupahan. Kebijakan ini mencakup upah minimum, struktur dan skala upah, upah kerja lembur, upah tidak masuk kerja, bentuk dan cara pembayaran upah, hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, serta upah sebagai dasar perhitungan hak dan kewajiban lainnya. Struktur dan skala upah wajib disusun dan diterapkan oleh pengusaha dengan memperhatikan kemampuan perusahaan, produktivitas, golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi Pekerja/Buruh, serta diberitahukan kepada seluruh Pekerja/Buruh. Upah minimum terdiri atas upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten/kota dengan syarat tertentu, upah minimum sektoral provinsi, dan upah minimum sektoral kabupaten/kota dengan syarat tertentu, yang ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan menggunakan formula yang mempertimbangkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu (α). Indeks α mewakili kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dan ditentukan dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan pekerja/buruh dan perusahaan serta perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak. Gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi dan dapat menetapkan upah minimum sektoral provinsi dan kabupaten/kota. Dewan pengupahan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah terkait penetapan kebijakan pengupahan dan sistem pengupahan. Dalam hal perusahaan pailit atau dilikuidasi, upah dan hak lainnya pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya, dengan hak lainnya didahulukan atas semua kreditur kecuali kreditur pemegang hak jaminan kebendaan.","transitional_provisions","1. Upah minimum provinsi Tahun 2026 dan upah minimum sektoral provinsi Tahun 2026 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat pada tanggal 24 Desember 2025.\n2. Upah minimum kabupaten/kota Tahun 2026 dan upah minimum sektoral kabupaten/kota Tahun 2026 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan diumumkan paling lambat pada tanggal 24 Desember 2025.\n3. Upah minimum provinsi Tahun 2026, upah minimum sektoral provinsi Tahun 2026, upah minimum kabupaten/kota Tahun 2026, dan upah minimum sektoral kabupaten/kota Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun 2026.\n4. Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pengupahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.","sanctions","-","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[103,109],{"_104":105,"_106":107,"_36":108},"text","PP No. 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/270269/pp-no-51-tahun-2023","c9d918d5-413b-4d32-b0f3-54c18be260d6",{"_104":110,"_106":111,"_36":112},"PP No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/161909/pp-no-36-tahun-2021","51c0e739-fd81-4baf-bcf4-5ef26eb6adf1","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

PRESIDENT

OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 49 OF 2025

CONCERNING

THE SECOND AMENDMENT TO GOVERNMENT REGULATION

NUMBER 36 OF 2021 CONCERNING WAGES

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=9f830d96-533e-43a3-b3f8-228c19882f05","actionData","errors"]