For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63/PMK.05/2010

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah

Also known as: PMK 63/PMK.05/2010 · PMK No. 63/PMK.05/2010

Status:
Active
Effective Date:18 Maret 2010Publication Date:18 Maret 2010
Kepabeanan & Perdagangan Internasional

Information

TypePeraturan Menteri Keuangan
ThemeMekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah
LocationKementerian Keuangan
Effective Date18 Maret 2010
Publication Date18 Maret 2010
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Amended By

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.05/2009 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2009.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.05/2010 ini bertujuan untuk mengatur mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP). Latar belakang peraturan ini adalah adanya alokasi bea masuk yang ditanggung pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk sektor-sektor tertentu. Peraturan ini menetapkan bahwa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertanggung jawab atas pendapatan BM-DTP, sementara Kementerian Negara/Lembaga terkait bertanggung jawab atas belanja subsidi BM-DTP. Peraturan ini juga mengatur tata cara pemberian insentif fiskal BM-DTP, pelaksanaan akuntansi, dan rekonsiliasi data keuangan terkait BM-DTP. Selain itu, peraturan ini menetapkan kode akun untuk mencatat transaksi BM-DTP dan mengatur penyampaian laporan realisasi anggaran.

(-)

(-)