[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","ac037501-dd50-4c01-b266-ff1401c50567","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.05/2009 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2009","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 87/PMK.05/2009","number","87/PMK.05/2009","year","2009","published_date","2009-04-30","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6eed5ed3-359c-4453-a0bd-cc3a5bab34a2","Kepabeanan & Perdagangan Internasional","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2009","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2009
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 87/PMK.05/2009, BN 2009/ NO 85; PERATURAN.GO.ID : 9 HLM
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2009
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2009. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2008 tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Atas Impor Barang dan Bahan Untuk Memproduksi Barang Dan/Atau Jasa Guna Kepentingan Umum dan Peningkatan Daya Saing Industri Sektor Tertentu Untuk Tahun 2009.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP) untuk Tahun Anggaran 2009. \n\nLatar belakang dari peraturan ini adalah adanya alokasi bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor (PDRI) yang ditanggung pemerintah untuk sektor-sektor tertentu sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2009. Selain itu, peraturan ini juga mempertimbangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.011/2008 yang menginstruksikan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Direktur Jenderal Anggaran untuk melaksanakan ketentuan terkait BM-DTP.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk pendapatan bea masuk ditanggung pemerintah yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan.\n2. Penetapan KPA untuk belanja subsidi bea masuk ditanggung pemerintah yang dilaksanakan oleh Kementerian Negara/Lembaga selaku Pembina Sektor yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.\n3. Menteri Keuangan menetapkan sektor-sektor industri yang mendapat insentif fiskal berupa BM-DTP sesuai kriteria penilaian.\n4. Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan memberikan insentif fiskal BM-DTP kepada perusahaan dengan menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan.\n5. Tata cara pengajuan pengesahan BM-DTP mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pencairan dana atas beban APBN melalui rekening kas umum negara.\n6. Akuntansi BM-DTP dilaksanakan oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (KP-DJBC) sebagai UAKPA untuk transaksi Pendapatan BM-DTP dan Satker Belanja Subsidi BM-DTP sebagai UAKPA BSBL untuk transaksi Belanja Subsidi BM-DTP.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PMK No. 63/PMK.05/2010 tentang Mekanisme Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban atas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/165047/pmk-no-63pmk052010","4e74e06f-50d2-4039-808b-02275b5d274b","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.85, 2009
MINISTRY OF FINANCE. Mechanism.
Accountability. Bea Masuk. Implementation.

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 87/PMK.05/2009
CONCERNING
IMPLEMENTATION MECHANISM AND ACCOUNTABILITY
FOR IMPORT DUTY BORNE BY THE GOVERNMENT
FISCAL YEAR 2009

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that in accordance with Law Number 41 of 2008 concerning the State Revenue and Expenditure Budget for the Year 2009, there is an allocation for import duty and/or taxes in the context of import (PDRI) borne by the government for certain sectors amounting to Rp2,500,000,000,000.00 (two trillion five hundred billion rupiah);
that in accordance with Regulation of the Minister of Finance Number 241/PMK.011/2008 concerning Import Duty Borne by the Government on Imports of Goods

","pdf_url","/proxy/pdf?id=ac037501-dd50-4c01-b266-ff1401c50567","actionData","errors"]