For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2011

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.

Also known as: Perda Kabupaten Cianjur 10/2011 · Perda Kabupaten Cianjur No. 10 Tahun 2011 · Perda Kabupaten Cianjur Nomor 10 Tahun 2011

Status:
Inactive
Effective Date:22 November 2011Publication Date:22 November 2011
Struktur Organisasi PemerintahPembentukan Lembaga Negara

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePerubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.
LocationPemerintah Kabupaten Cianjur
Effective Date22 November 2011
Publication Date22 November 2011
Place of EnactmentCianjur

Regulation History

Amends

Revoked By

Amended By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 07 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2010 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 10 Seri D)

Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur ini bertujuan untuk menata kembali organisasi perangkat daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam urusan lingkungan hidup, kesatuan bangsa dan politik, keamanan, ketertiban, perlindungan masyarakat, administrasi perizinan, dan fasilitasi penanaman modal. Perubahan meliputi pembentukan dan perubahan nomenklatur beberapa lembaga teknis daerah. Badan Lingkungan Hidup Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal mengalami perubahan dalam kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi. Selain itu, peraturan ini juga mengubah ketentuan mengenai eselonisasi jabatan struktural perangkat daerah.

(-)

(-)