For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 39 Tahun 2015

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 39 Tahun 2015 tentang Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.Gr.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan

Also known as: Permenkumham 39/2015 · Permenkumham No. 39 Tahun 2015 · Permenkumham Nomor 39 Tahun 2015

Status:
Inactive
Effective Date:5 November 2015Publication Date:5 November 2015
Perlindungan Hak AsasiKewarganegaraan & Keimigrasian

Information

TypePeraturan Menteri Hukum dan HAM
ThemePerubahan Kesembilan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.Gr.01.06 Tahun 2010 Tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan
LocationKementerian Hukum dan HAM
Effective Date05 November 2015
Publication Date05 November 2015
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Amends

Revoked By

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 12) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1321).

Peraturan Menteri ini mengubah Lampiran I Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-01.GR.01.06 Tahun 2010 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan. Perubahan ini dilakukan dengan menambahkan negara Armenia ke dalam daftar negara yang warga negaranya dapat memperoleh visa kunjungan saat kedatangan. Latar belakang perubahan ini adalah untuk meningkatkan hubungan ekonomi, perdagangan, dan sosial budaya antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Armenia berdasarkan asas manfaat, saling menguntungkan, dan tanpa menimbulkan gangguan keamanan.

(-)

(-)