[{"_1":2,"_106":-5,"_107":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","19a6b762-4254-44d8-80d6-24f899c2364e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_102":103,"_104":105},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":-5,"_75":-5,"_76":-5,"_77":-5,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":-5,"_91":-5,"_92":-5,"_93":-5,"_94":-5,"_95":-5,"_96":-5,"_97":-5,"_98":-5,"_99":-5,"_100":101},"title","Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit","short_title","Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026","number","6","year","2026","published_date","2026-06-04","effective_date","2026-06-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","f56450e8-0878-4624-b859-3ca52b69d8e6","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Kesehatan","short_name","Permenkes","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","place_of_enactment","theme","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/MENKES/SK/VI/2002 tentang Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws)\n2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 058/Menkes/SK/I/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Bergerak\n3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan\n4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 775/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit\n5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1171/MENKES/PER/VI/2011 tentang Sistem Informasi Rumah Sakit\n6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2306/MENKES/PER/IV/2011 tentang Persyaratan Teknis Prasarana Instalasi Elektrikal Rumah Sakit\n7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit\n8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2013 tentang Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit\n9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit\n10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia\n11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama\n12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit\n13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan, Sistem Pelaporan, dan Sistem Informasi dalam Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sakit oleh Badan Pengawas Rumah Sakit\n14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif di Rumah Sakit\n15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien\n16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit\n17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit\n18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit\n19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan\n20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit\n21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rumah Sakit Kapal","scope_and_parties","","policy_content","Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2026 ditetapkan sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan Rumah Sakit secara komprehensif, mulai dari aspek pendirian, perizinan, klasifikasi, fungsi, hingga tata kelola organisasi.\n\nSecara substansial, peraturan ini mengatur bahwa Rumah Sakit dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat dalam bentuk badan hukum. Rumah Sakit diwajibkan memenuhi persyaratan perizinan berusaha yang mencakup aspek lokasi, sarana prasarana, peralatan kesehatan, dan Sumber Daya Manusia Kesehatan. Klasifikasi Rumah Sakit ditetapkan berdasarkan kemampuan pelayanan yang terdiri atas paripurna, utama, madya, dan dasar.\n\nDalam menjalankan fungsinya, Rumah Sakit wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan (medik, intensif, bedah, dll), pendidikan, dan penelitian. Rumah Sakit Pendidikan diatur secara khusus mengenai kerja sama dengan perguruan tinggi, pembentukan unit fungsional pendidikan, serta integrasi pelayanan kesehatan dengan proses pembelajaran klinik. Selain itu, peraturan ini menekankan pentingnya tata kelola Rumah Sakit yang baik melalui penyusunan peraturan internal, pembentukan dewan pengawas, serta kewajiban peningkatan mutu internal dan eksternal. Rumah Sakit juga diwajibkan melakukan pencatatan dan pelaporan melalui Sistem Informasi Kesehatan yang terintegrasi secara nasional.","transitional_provisions","1. Penyelenggaraan Rumah Sakit harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.\n2. Rumah Sakit kelas D pratama yang telah memiliki perizinan berusaha sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku dan akan menyelenggarakan Rumah Sakit harus menyesuaikan dengan ketentuan penyelenggaraan Rumah Sakit dalam Peraturan Menteri ini dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.","sanctions","1. Pelanggaran kewajiban Rumah Sakit Pendidikan dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, pengalihan penyelenggaraan pendidikan, atau pencabutan penetapan sebagai Rumah Sakit Pendidikan.\n2. Pelanggaran ketentuan penelitian dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan atau teguran tertulis.\n3. Pelanggaran kewajiban umum Rumah Sakit, peningkatan mutu, laporan keuangan, dan pelaporan data dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif, penyesuaian/pencabutan status akreditasi, atau pencabutan perizinan berusaha.\n4. Sanksi dapat dikenakan secara tidak berjenjang jika pelanggaran mengakibatkan kematian, kecacatan, kerugian luas, atau penyimpangan keuangan.","revokes","revoked_by","partially_revokes","partially_revoked_by","amends","amended_by","partially_amends","partially_amended_by","establishes","established_by","constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

REGULATION OF THE MINISTER OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 6 OF 2026
ON
HOSPITALS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :

that to implement the provisions of Article 823, Article 830, Article 832, Article 850 paragraph (5), Article 861 paragraph (2), Article 862, and Article 876 of Government Regulation Number 28 of 2024 on the Implementing Regulation of Law Number 17 of 2023 on Health, it is necessary to establish a Regulation of the Minister of Health on Hospitals;

Bearing in Mind :

Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 39 of 2008 on State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2008 Number 166, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4916) as amended by Law Number 61 of 2024 on Amendment to Law Number 39 of 2008 on State Ministries (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2024 Number 225, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6994);
Law Number 17 of 2023 on Health (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 105, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6887);
Government Regulation Number 28 of 2024 on the Implementing Regulation of Law Number 17 of 2023 on Health (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2024 Number 135, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6952);
Government Regulation Number 28 of 2025 on the Implementation of Risk-Based Business Licensing (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2025 Number 98, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 7115);
Presidential Regulation Number 161 of 2024 on the Ministry of Health (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2024 Number 357);
Regulation of the Minister of Health Number 21 of 2024 on the Organization and Work Procedure of the Ministry of Health (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2024 Number 1048) as amended by Regulation of the Minister of Health Number 17 of 2025 on Amendment to Regulation of the Minister of Health Number 21 of 2024 on the Organization and Work Procedure of the Ministry of Health (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2025 Number 1128);
Regulation of the Minister of Health Number 11 of 2025 on Business Activity Standards and Product/Service Standards in the Implementation of Risk-Based Business Licensing for the Health Subsector (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2025 Number 749);

HAS DECIDED:

To Establish :

REGULATION OF THE MINISTER OF HEALTH ON HOSPITALS.

CHAPTER I
GENERAL PROVISIONS

","pdf_url","/proxy/pdf?id=19a6b762-4254-44d8-80d6-24f899c2364e","actionData","errors"]