[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","d51c6152-15c0-42f9-83c7-6f09a63adabf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama","short_title","Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014","number","24","year","2014","published_date","2014-05-28","effective_date","2014-06-06","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","f56450e8-0878-4624-b859-3ca52b69d8e6","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Kesehatan","short_name","Permenkes","subjects",[69,72],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_55":73,"_56":74,"_58":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Kementerian Kesehatan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Rumah Sakit Kelas D Pratama","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Peraturan Menteri Kesehatan NO. 24, BN.2014 /NO. 751, kemkes.go.id : 9 hlm
Peraturan Menteri Kesehatan TENTANG Rumah Sakit Kelas D Pratama
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2014. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Rumah Sakit Kelas D Pratama bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat, terutama di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan tertinggal, serta daerah yang belum memiliki rumah sakit atau sulit dijangkau.

Rumah Sakit Kelas D Pratama dapat didirikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta. Rumah sakit yang didirikan pemerintah harus berbentuk unit pelaksana teknis. Rumah sakit minimal menyelenggarakan pelayanan medik umum, gawat darurat, keperawatan, laboratorium pratama, radiologi, dan farmasi. Rumah sakit harus memiliki minimal 4 dokter umum dan 1 dokter gigi, serta minimal 10 tempat tidur kelas III. Rumah sakit dapat memberikan pelayanan medik spesialistik dasar melalui kerjasama dengan rumah sakit pengampu.

Rumah sakit wajib melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan pelayanan kesehatan melalui sistem informasi manajemen rumah sakit dan harus memiliki peraturan internal rumah sakit (hospital bylaws). Penyelenggaraan rumah sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, peralatan, sumber daya manusia, kefarmasian, dan prasarana penunjang lainnya. Setiap rumah sakit harus memiliki izin mendirikan dan izin operasional dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah mendapat rekomendasi dari pejabat yang berwenang.

Menteri, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan rumah sakit sesuai kewenangan masing-masing, yang dapat melibatkan organisasi profesi dan asosiasi perumahsakitan.

","transitional_provisions","1. Setiap rumah sakit bergerak harus meningkatkan pelayanannya menjadi Rumah Sakit Kelas D Pratama dan menyesuaikan dengan peraturan ini paling lambat 2 (dua) tahun.","sanctions","1. Menteri, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan dapat mengambil tindakan administratif sesuai kewenangan masing-masing.\n2. Tindakan administratif dapat berupa teguran tertulis sampai dengan pencabutan izin penyelenggaraan Rumah Sakit, dan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[107],{"_108":109,"_110":111,"_36":112},"text","Permenkes No. 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/111928/permenkes-no-26-tahun-2018","4cd5ecb7-8026-4978-83fe-57ee4717c5b1","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 24 OF 2014
on
PRIMARY CLASS D HOSPITALS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas :

that hospitals as one of the health service facilities have a very strategic role in providing health services in order to improve the health status of the community;
that in order to fulfill the availability of hospitals in order to increase access to health services for the community, especially the poor and underprivileged in remote, border, island, and underdeveloped areas, as well as areas where hospitals are not yet available or existing hospitals are difficult to reach due to geographical conditions, it is necessary to establish Primary Class D Hospitals;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Health on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=d51c6152-15c0-42f9-83c7-6f09a63adabf","actionData","errors"]