For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 95 Tahun 2018

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 95 Tahun 2018 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (Civil Aviation Safety Regulations Part 174) Tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (Aeronautical Meteorological Information Services)

Also known as: Permenhub 95/2018 · Permenhub No. 95 Tahun 2018 · Permenhub Nomor 95 Tahun 2018

Status:
Active
Effective Date:28 September 2018Publication Date:21 September 2018
Transportasi Darat, Laut & Udara

Information

TypePeraturan Menteri Perhubungan
ThemePeraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 (Civil Aviation Safety Regulations Part 174) Tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan (Aeronautical Meteorological Information Services)
LocationKementerian Perhubungan
Effective Date28 September 2018
Publication Date21 September 2018
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revokes

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 174 tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Penerbangan. 2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 138 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2015. 3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 9 Tahun 2015.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 95 Tahun 2018 ini ditetapkan untuk mengatur tata cara dan prosedur pelayanan informasi meteorologi penerbangan guna menjamin keselamatan penerbangan sipil. Peraturan ini mencakup pembagian kewenangan antara berbagai unit pelayanan informasi meteorologi di aerodrome dan unit terkait lainnya. Setiap pengguna informasi meteorologi penerbangan diwajibkan menggunakan informasi yang bersumber dari unit pelayanan informasi meteorologi penerbangan. Peraturan ini juga menetapkan persyaratan penempatan prasarana dan sarana meteorologi, komunikasi, serta prosedur pengawasan dan verifikasi untuk memastikan keakuratan dan ketepatan informasi meteorologi yang diberikan. Selain itu, peraturan ini mengatur tentang penyampaian informasi meteorologi penerbangan, termasuk dalam situasi darurat seperti aktivitas gunung berapi dan siklon tropis.

(-)

(-)