For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1964

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1964 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Negara: Aduma Niaga, Aneka Niaga, Panca Niaga, Satya Niaga, dan Pembangunan Niaga

Also known as: PP 31/1964 · PP No. 31 Tahun 1964 · PP Nomor 31 Tahun 1964

Status:
Inactive
Effective Date:31 Agustus 1964Publication Date:31 Agustus 1964
Badan Usaha & Perdagangan

Information

TypePeraturan Pemerintah (PP)
ThemePendirian Perusahaan-Perusahaan Negara: Aduma Niaga, Aneka Niaga, Panca Niaga, Satya Niaga, dan Pembangunan Niaga
LocationPemerintah Pusat
Effective Date31 Agustus 1964
Publication Date31 Agustus 1964
Place of EnactmentJakarta

Regulation History

Revoked By

Peraturan ini mencabut: 1. Perusahaan Dagang Negara yang nama-namanya tersebut di bawah ini: Sinar Bhakti, Tulus Bhakti, Marga Bhakti, Fajar Bhakti, Budi Bhakti, Aneka Bhakti, Tri Bhakti, Jaya Bhakti, Sejati Bhakti. Peraturan ini mengubah: (-)

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mendirikan Perusahaan Negara baru sebagai pengganti Perusahaan Dagang Negara yang telah dibubarkan, sesuai dengan Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960. Perusahaan-perusahaan ini, yaitu Aduma Niaga, Aneka Niaga, Panca Niaga, Satya Niaga, Darma Niaga, dan Pembangunan Niaga, didirikan untuk mendukung pembangunan ekonomi nasional dalam bidang distribusi-koleksi, impor, dan ekspor. Perusahaan-perusahaan ini memiliki modal awal masing-masing 100 juta rupiah dan dipimpin oleh seorang Presiden Direktur dengan maksimal tiga Direktur. Tujuan utama dari perusahaan-perusahaan ini adalah untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan mendukung revolusi ekonomi menuju masyarakat yang adil dan makmur. Perusahaan-perusahaan ini juga memiliki kewajiban untuk memberikan iuran kepada Badan Pimpinan Umum Perusahaan Dagang Negara.

1. Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan termasuk segenap pegawai serta usaha-usaha perusahaan yang dilebur beralih kepada Perusahaan Negara yang baru didirikan. 2. Pelaksanaan peleburan/peralihan serta penyerahannya diatur oleh Menteri Perdagangan dengan dibantu oleh Komando yang dimaksud dalam P.P. No. 30 tahun 1960 Pasal 2.

(-)