[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe44f98b-0383-45c8-9223-35af827858e8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 2001","number","65","year","2001","published_date","2001-09-13","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pajak Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2001
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 65, LN. 2001 No. 118, TLN No. 4138, LL SETNEG : 29 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pajak Daerah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2001. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1998\n2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah guna mendukung otonomi daerah yang lebih luas dan bertanggung jawab. Peraturan ini mengatur berbagai jenis pajak daerah, termasuk pajak kendaraan bermotor, pajak bahan bakar, pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, dan pajak lainnya. Setiap jenis pajak memiliki ketentuan mengenai objek, subjek, dasar pengenaan, tarif, dan tata cara pemungutan. Peraturan ini juga memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menetapkan jenis pajak lainnya sesuai dengan potensi daerah masing-masing.

","transitional_provisions","1. Semua Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yang telah diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan pengesahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1998, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, dapat dilaksanakan tanpa memerlukan pengesahan.\n2. Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan masih tetap berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, sepanjang Peraturan Daerah Propinsi tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan belum ditetapkan.\n3. Peraturan Daerah Propinsi tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor masih tetap berlaku selama 3 (tiga) bulan.\n4. Peraturan Daerah lainnya selain sebagaimana dimaksud pada angka 1, angka 2, dan angka 3 yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini, diadakan penyesuaian dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun.","sanctions","","revokes",[92,98,102],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PP No. 64 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/55353/pp-no-64-tahun-1998","e90bc52c-3acf-4b94-bce0-f508b7f9cc2b",{"_93":99,"_95":100,"_36":101},"PP No. 21 Tahun 1997 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor","https://peraturan.bpk.go.id/Details/56261/pp-no-21-tahun-1997","e2e1a1c4-ba32-496d-b8f1-62a10d55bb69",{"_93":103,"_95":104,"_36":105},"PP No. 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/56255/pp-no-19-tahun-1997","f83b840e-72f2-4c6e-8846-d14681118d87","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT
REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 65 OF 2001
CONCERNING
REGIONAL TAXES

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 2 paragraph (3), Article 3 paragraph (2) and Article 33 of Law Number 18 of 1997 concerning Regional Taxes and Regional Levies as amended by Law Number 34 of 2000, it is deemed necessary to stipulate a Government Regulation on Regional Taxes; \n \n
In view of:	\n \n Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution as amended by the Second Amendment to the 1945 Constitution; \n Law Number 6 of 1983 concerning General Provisions on Tax Procedures (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1983 Number 49, Supplement to the State Gazette Number 3262) as amended several times, most recently by Law Number 16 of 2000 (State Gazette of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe44f98b-0383-45c8-9223-35af827858e8","actionData","errors"]