[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe4207b9-e579-4953-a22e-fb95ab16892c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Maros No. 14 Tahun 2006","number","14","year","2006","published_date","2006-12-04","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maros","place_of_enactment","Turikale","theme","Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

desa
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD.2006/NO.14, TLD NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun\r\n2005 tentang Desa dan adanya perbedaan penafsiran beberapa ketentuan\r\ndalam Peraturan Daerah No.8 tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,\r\nPencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sehingga\r\nperlu dilakukan perubahan \n 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme \r\n 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia \r\n 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara \r\n5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara \r\n 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara \r\n 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan \r\n8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara \r\n 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah \r\n10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah \r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah \r\n 12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan \r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa \r\n14. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah \r\n15. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2005 tentang Gerakan Bebas Buta Aksara dan Pandai Baca Al Quran dalam Wilayah Kabupaten Maros \r\n16. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa \r\n17.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang tata cara pemilihan,pencalonan,pengangkatan,pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa\r\n \n PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Desember 2006. \n PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA \n 10 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\nPeraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2006 Nomor 8).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 14 Tahun 2006 ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa. Perubahan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan untuk mengatasi perbedaan penafsiran terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah sebelumnya.\n\nPerubahan substansial meliputi:\n\n1. **Definisi Penyaringan:** Penyaringan didefinisikan sebagai seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan dari syarat administrasi.\n2. **Usia Calon Kepala Desa:** Usia minimum dan maksimum calon kepala desa diatur, yaitu sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 58 tahun pada saat mendaftar.\n3. **Persyaratan Administratif:** Persyaratan administratif ditambah, termasuk sertifikat bebas buta aksara Al-Quran dari lembaga yang berwenang.\n4. **Kampanye:** Penggunaan sarana dan prasarana pemerintah dilarang dalam kampanye.\n5. **Pemungutan Suara:** Surat suara harus mencantumkan nama, foto, dan nomor urut calon sesuai hasil undian. Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat mengadakan TPS tambahan.\n6. **Biaya Pemilihan:** Biaya pemilihan disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan sumber lain yang sah.\n7. **Pengunduran Diri:** Kepala Desa atau pejabat Kepala Desa yang akan mencalonkan diri harus mengundurkan diri dari jabatannya setelah mendaftar menjadi bakal calon Kepala Desa.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","PERDA Kab. Maros No. 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/47575/perda-kab-maros-no-4-tahun-2015","cc2f7d7a-adf2-4658-bc77-312a3ae7d0a2","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[105],{"_94":106,"_96":107,"_36":108},"Perda Kab. Maros No. 8 Tahun 2006 tentang TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA","https://peraturan.bpk.go.id/Details/340675/perda-kab-maros-no-8-tahun-2006","c8f85df4-53f1-4342-a80b-54fb0283c8fa","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL REGULATION OF MAROS REGENCY
NUMBER: 14 OF 2006
ON
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 8 OF 2006 ON
PROCEDURES FOR ELECTION, NOMINATION, APPOINTMENT,
INAUGURATION AND DISMISSAL OF VILLAGE HEAD

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MAROS,

\n\n \n \n \n \n

Considering :

that in order to implement the provisions of Government Regulation Number 72 of 2005 on Villages and the existence of differences in interpretation of several provisions in Regional Regulation No. 8 of 2006 concerning Procedures for Election, Nomination, Appointment, Inauguration and Dismissal of Village Heads, it is necessary to make changes;
that based on the considerations as referred to in letter a above, it is necessary to stipulate an Amendment to Regional Regulation No. 8 of 2006 concerning procedures for election, nomination, appointment, inauguration and dismissal of Village Heads;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe4207b9-e579-4953-a22e-fb95ab16892c","actionData","errors"]