[{"_1":2,"_133":-5,"_134":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c8f85df4-53f1-4342-a80b-54fb0283c8fa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_129":130,"_131":132},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":-5,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":125,"_126":-5,"_127":128},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2006 tentang TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Maros Nomor 8 Tahun 2006","number","8","year","2006","published_date","2006-08-31","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70,73],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"805c65ba-769c-443f-bdae-f75ecbf89ef2","Pemilihan Kepala Daerah & DPRD",{"_6":74,"_54":75,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Maros","place_of_enactment","Turikale","theme","TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TATA-CARA-PEMILIHAN-PENCALONAN-PENGANGKATAN-PELANTIKAN-DAN-PEMBERHENTIAN-KEPALA-DESA
2006
Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2006 Nomor 08
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 203 Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti dengan pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu diatur Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;\r\nb. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu dibentuk dalam Peraturan Daerah. \n 1. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);\r\n2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);\r\n3. Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2);\r\n4. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3);\r\n5. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);\r\n6. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);\r\n7. Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);\r\n8. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);\r\n9. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);\r\n10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);\r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);\r\n17. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Maros (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 2);\r\n18. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2);\r\n19. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 19);\r\n20. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 15 Tahun 2005 tentang Gerakan Bebas Buta Aksara dan Pandai Baca Al Quran dalam Wilayah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 23);\r\n21. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 01); \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA\r\nBAB III HAK MEMILIH DAN DIPILIH\r\nBAB IV PENCALONAN KEPALA DESA DAN KAMPANYE CALON YANG BERHAK DIPILIH\r\nBAB V PEMUNGUTAN SUARA\r\nBAB VI PENGHITUNGAN SUARA\r\nBAB VII PENGADUAN DAN PENYELESAIAN MASALAH\r\nBAB VIII PENETAPAN CALON KEPALA DESA TERPILIH\r\nBAB IX PENGESAHAN, PELANTIKAN DAN PENGAHKATAN KEPALA DESA\r\nBAB X MASA JABATAN KEPALA DESA\r\nBAB XI BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA\r\nBAB XII TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KEPALA DESA\r\nBAB XIII PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DESA\r\nBAB XIV LARANGAN KEPALA DESA DAN TINDAKAN PENYIDIKAN\r\nBAB XV PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA\r\nBAB XVI PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA\r\nBAB XVII KETENTUAN PERALIHAN\r\nBAB XVIII KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2006. \n 23 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 13).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Garut. Latar belakangnya adalah untuk memberikan kesempatan bagi otonomi desa agar tumbuh dan berkembang seiring dinamika penyelenggaraan pemerintahan desa, serta mendorong partisipasi, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat desa, sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa oleh BPD dan Panitia Seleksi oleh Camat, dengan tugas masing-masing yang meliputi penjaringan, penyaringan, penelitian administrasi, pengujian bakal calon, dan pelaksanaan pemilihan.
Persyaratan bagi calon Kepala Desa, termasuk ketaqwaan, kesetiaan pada negara, pendidikan minimal, usia, dan persyaratan lainnya sesuai adat istiadat setempat.
Tata cara pendaftaran pemilih, kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara, dan penetapan hasil pemilihan. Pemilihan dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia (LUBER) serta jujur dan adil (JURDIL).
Prosedur pengesahan, pengangkatan, dan pelantikan Kepala Desa terpilih oleh Bupati.
Larangan bagi Kepala Desa, seperti menjadi pengurus partai politik, merangkap jabatan, terlibat kampanye, melakukan KKN, dan menyalahgunakan wewenang.
Ketentuan mengenai pemberhentian sementara dan pemberhentian Kepala Desa, termasuk alasan-alasan pemberhentian dan prosedur pengusulannya.
Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dalam hal terjadi kekosongan jabatan.
Biaya pemilihan Kepala Desa yang ditanggung oleh Pemerintah Desa dan Pemerintah Kabupaten.

","transitional_provisions","1. Masa jabatan Kepala Desa yang ada pada saat ini, tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.","sanctions","1. Anggota Panitia Pemilihan atau siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","PERDA Kab. Maros No. 4 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Secara Serentak","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/47575/perda-kab-maros-no-4-tahun-2015","cc2f7d7a-adf2-4658-bc77-312a3ae7d0a2","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[114],{"_101":115,"_103":116,"_36":117},"PERDA Kab. Maros No. 14 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa","https://peraturan.bpk.go.id/Details/33085/perda-kab-maros-no-14-tahun-2006","fe4207b9-e579-4953-a22e-fb95ab16892c","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF GARUT REGENCY
NUMBER 11
2006
SERIES E

REGULATION OF GARUT REGENCY
NUMBER 8 OF 2006
TENTANG
PROCEDURES FOR CANDIDACY, ELECTION, APPOINTMENT
AND DISMISSAL OF VILLAGE HEAD

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY
SUBHANAHU WATA' ALLA

REGENT OF GARUT,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Menimbang :

bahwa dalam rangka memberikan kesempatan bagi
otonomi desa untuk tumbuh dan berkembang
mengikuti perkembangan dinamika
penyelenggaraan pemerintahan desa sehingga
mendorong partisipasi, demokratisasi dan
pemberdayaan masyarakat desa dan sehubungan
dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka
Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun
2003 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
perlu ditinjau kembali;
bahwa untuk maksud sebagaimana pada huruf a di
atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c8f85df4-53f1-4342-a80b-54fb0283c8fa","actionData","errors"]