[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fe416262-c5b5-4884-9557-a809a749de19","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum","short_title","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023","number","11","year","2023","published_date","2023-10-25","effective_date","2023-10-26","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","57fa4213-4389-455a-8429-0d46f0ce534a","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum","short_name","Peraturan Bawaslu","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Badan Pengawas Pemilihan Umum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengawasan - Kampanye - Pemilihan Umum
2023
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum NO. 11, BN 2023 (844): 42 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum TENTANG Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan evaluasi pelaksanaan pengawasan tahapan kampanye pemilihan umum dalam pemilihan umum tahun 2019 dan untuk melakukan penyesuaian terhadap pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XX/2022 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUXXI/2023, ketentuan mengenai pengawasan tahapan kampanye pemilihan umum dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum, sehingga perlu diganti. \n Dasar hukum Peraturan Bawaslu ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017; Perpres Nomor 68 Tahun 2018; Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021; dan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022. \n Peraturan Bawaslu ini mengatur tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pengawas Pemilu sesuai dengan kewenangan masing-masing melakukan pengawasan Kampanye Pemilu. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing menyusun laporan pelaksanaan pengawasan tahapan Kampanye Pemilu. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2023. \n Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1583), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1583).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) ini mengatur tentang pengawasan kampanye pemilihan umum. Latar belakangnya adalah evaluasi pelaksanaan pengawasan kampanye pada Pemilu 2019 dan penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang telah diubah. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menggantikan Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 yang dianggap tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. **Pengawasan Kampanye Pemilu:** Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pendaftaran pelaksana kampanye, materi kampanye, dan pelaksanaan metode kampanye.\n2. **Metode Pengawasan:** Pengawasan dilakukan melalui penyusunan standar tata laksana, identifikasi potensi kerawanan, koordinasi dengan berbagai pihak, pengawasan langsung, analisis data, penelusuran dugaan pelanggaran, dan pengawasan partisipatif.\n3. **Pelaksana Kampanye:** Peraturan ini mengatur siapa saja yang dapat menjadi pelaksana kampanye untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan anggota DPD.\n4. **Materi Kampanye:** Materi kampanye harus menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945, menjaga moralitas, meningkatkan kesadaran hukum, memberikan informasi yang benar, dan menghormati perbedaan SARA.\n5. **Metode Kampanye:** Metode kampanye yang diatur meliputi pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga, penggunaan media sosial, iklan media massa, rapat umum, debat pasangan calon, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92,98],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","Peraturan Bawaslu No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/176664/peraturan-bawaslu-no-33-tahun-2018","8a6a6e92-f868-45f6-bbfb-cb230ff4f329",{"_93":99,"_95":100,"_36":101},"Peraturan Bawaslu No. 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/176659/peraturan-bawaslu-no-28-tahun-2018","9d9c3525-26e8-49ef-8ae6-c1a07415742e","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.844, 2023

BAWASLU. Election Campaign Supervision. Revocation.

REGULATION OF THE ELECTION SUPERVISORY BODY
REPUBLIC OF INDONESIA

NUMBER 11 OF 2023

ABOUT

ELECTION CAMPAIGN SUPERVISION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=fe416262-c5b5-4884-9557-a809a749de19","actionData","errors"]