[{"_1":2,"_136":-5,"_137":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fc8f83d3-1df6-4394-a3c8-907b5392c14c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_132":133,"_134":135},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_57":58,"_59":60,"_64":65,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":-5,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":-5,"_130":131},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2007","number","5","year","2007","published_date","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":50,"_53":54,"_55":56},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":58,"_53":61,"_62":63},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[66,69,72],{"_6":67,"_53":68,"_55":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":70,"_53":71,"_55":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah",{"_6":73,"_53":74,"_55":-5},"f5ad157a-87a7-4b60-85c5-d64f011c5f50","Keprotokolan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Cimahi","place_of_enactment","Cimahi","theme","Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

dprd - Kedudukan Protokoler Dan Keuangan
2007
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD 2007/74 SERI A
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi dan untuk penyesuaian terhadap Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2007; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; \n UU No 8 Tahun 1987; UU No 28 Tahun 1999; UU No 9 Tahun 2001; UU No 17 Tahun 2003; UU No 22 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 10 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP No 62 Tahun 1988; PP No 45 Tahun 1994; PP No 105 Tahun 2000; PP No 25 Tahun 2000; PP No 53 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 37 tahun 2006; PP No 21 Tahun 2007; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD kota cimahi dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang mecabut Angka 32 Pasal 1, penambahan Angka 32a dan Angka 32b, perubahan Pasal 1 angka 34, penggantian ANgka 35 Pasal 1 menjadi Angka 36, perubahan Pasal 15, penyisipan Pasal 15a, penghapusan Pasal 16 ayat (3), penyisipan Pasal 16a, Pasal 19a, Pasal 19b, Pasal 19c, perubahan Pasal 20, Pasal 21, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, penyisipan Pasal 30a, Pasal 30b, Pasal 30c, Pasal 30d, Pasal 30e, perubahan Pasal 31, penyisipan Pasal 31a. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Daerah Nomro 5 Tahun 2005 diubah. \n 9 hal \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Cimahi ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi dan menyesuaikan dengan perubahan peraturan pemerintah terkait kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan serta anggota DPRD. Peraturan ini mengatur perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005, mencakup penghasilan, tunjangan, dan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD. Beberapa poin penting meliputi:\n\n- **Definisi Baru dan Perubahan Istilah:** Penambahan dan perubahan definisi terkait tunjangan komunikasi intensif, belanja penunjang operasional pimpinan, tunjangan kesejahteraan, uang duka, dan uang jasa pengabdian.\n- **Penghasilan dan Tunjangan:** Rincian penghasilan pimpinan dan anggota DPRD yang terdiri dari uang representasi, uang paket, tunjangan keluarga, tunjangan beras, tunjangan jabatan, serta tunjangan untuk panitia musyawarah, komisi, panitia anggaran, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lainnya. Ditambahkan pula tunjangan komunikasi intensif.\n- **Uang Representasi:** Besaran uang representasi untuk Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD yang dihitung berdasarkan gaji pokok Walikota.\n- **Tunjangan Keluarga dan Beras:** Pemberian tunjangan keluarga dan beras yang besarannya disetarakan dengan Pegawai Negeri Sipil.\n- **Tunjangan Alat Kelengkapan:** Besaran tunjangan bagi pimpinan dan anggota DPRD yang duduk dalam panitia atau alat kelengkapan lainnya.\n- **Tunjangan Komunikasi Intensif:** Pengaturan mengenai tunjangan komunikasi intensif yang diberikan setiap bulan.\n- **Pajak Penghasilan:** Beban pajak penghasilan Pasal 21 atas penghasilan dan penerimaan lain pimpinan dan anggota DPRD.\n- **Tunjangan Kesejahteraan:** Tunjangan kesejahteraan berupa pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, pakaian dinas, penyediaan rumah jabatan dan dinas, serta kendaraan dinas.\n- **Uang Duka:** Pemberian uang duka kepada ahli waris pimpinan dan anggota DPRD yang meninggal dunia.\n- **Belanja Penunjang Operasional Pimpinan:** Penyediaan belanja penunjang operasional bagi pimpinan DPRD.\n- **Pengelolaan Keuangan:** Pengaturan mengenai penyusunan belanja pimpinan dan anggota DPRD dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD.","transitional_provisions","1. Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menerima Tunjangan Komunikasi intensif dan Pimpinan DPRD yang telah menerima Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 harus menyetorkan kembali ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti Anggota DPRD periode 2004 sampai dengan tahun 2009;\n2. Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sekaligus atau mengangsur setiap bulan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[99],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","PERDA Kota Cimahi No. 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/89550/perda-kota-cimahi-no-13-tahun-2017","7873343d-bb10-43ae-b3c4-7fff362d44cb","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[111,115],{"_100":112,"_102":113,"_36":114},"PERDA Kota Cimahi No. 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/203656/perda-kota-cimahi-no-9-tahun-2005","2500058b-31cb-45c8-b40c-1adbb946f88f",{"_100":116,"_102":117,"_36":118},"PERDA Kota Cimahi No. 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/203648/perda-kota-cimahi-no-5-tahun-2005","cc6cba27-fa64-4b8e-9869-2a1188161e4e","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
CITY OF CIMAHI
SALUYU NGAWANGUN JATI MANDIRI

NUMBER : 74
YEAR: 2007
SERIES: A

REGIONAL REGULATION OF CITY OF CIMAHI
NUMBER :
YEAR 2007
ON
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION
NUMBER 5 OF 2005
ON
THE PROTOCOL AND FINANCIAL POSITION OF THE LEADERSHIP
AND MEMBERS OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES
OF CIMAHI CITY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF CIMAHI CITY

Considering / Whereas :

that in order to encourage the improvement of the performance of the Council
Regional Representative of Cimahi City and for adjustment
to the Third Amendment to Government Regulation Number 24
Year 2004 on the Protocol and finance position
Leaders and Members of the Regional House of Representatives,
as amended by Government Regulation Number 21
2007;
that based on the considerations referred to in
letter a, it is necessary to stipulate a Regional regulation on Amendments
Second to Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fc8f83d3-1df6-4394-a3c8-907b5392c14c","actionData","errors"]