[{"_1":2,"_136":-5,"_137":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","cc6cba27-fa64-4b8e-9869-2a1188161e4e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_132":133,"_134":135},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":89,"_94":89,"_95":96,"_97":98,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_121":122,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":-5,"_130":131},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2005","number","5","year","2005","published_date","2005-03-14","effective_date","2005-03-16","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah",{"_6":75,"_55":76,"_57":-5},"f5ad157a-87a7-4b60-85c5-d64f011c5f50","Keprotokolan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Cimahi","place_of_enactment","Cimahi","theme","Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

dprd - Kedudukan Protokoler dan Keuangan
2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD 2005/51 SERI A
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi
ABSTRAK:	\n \n bahwa pengaturan Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi dimaksudkan untuk menunjang tertib pelaksanaan setiap acara resmi atau acara kenegaraan yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD; bahwa Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Cimahi dimaksudkan agar pengelolaan keuangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cimahi; \n Undang-undang Nomor 8 Tahun 1987; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 tahun 1994; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah kota cimahi dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang kedudukan protokoler pimpinan dan anggota DPRD, belanja pimpinan dan anggota, kendaraan operasional, belanja penunjang kegiatan, pengelolaan keuangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2005. \n 38 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Cimahi ini mengatur tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cimahi. Latar belakangnya adalah untuk menunjang tertib pelaksanaan acara resmi atau acara kenegaraan yang dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD, serta agar pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur:

Kedudukan protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD dalam acara resmi, termasuk tata tempat dalam berbagai jenis rapat dan acara.
Hak dan kewajiban terkait keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD, meliputi uang representasi, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan panitia legislasi, dan tunjangan alat kelengkapan lainnya.
Tunjangan kesejahteraan berupa pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan/dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka/wafat, dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
Uang jasa pengabdian yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setelah diberhentikan dengan hormat.
Belanja penunjang kegiatan DPRD yang disusun berdasarkan rencana kerja dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD.
Pengelolaan keuangan DPRD yang dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[99],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","PERDA Kota Cimahi No. 13 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/89550/perda-kota-cimahi-no-13-tahun-2017","7873343d-bb10-43ae-b3c4-7fff362d44cb","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[113,117],{"_100":114,"_102":115,"_36":116},"PERDA Kota Cimahi No. 5 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/203685/perda-kota-cimahi-no-5-tahun-2007","fc8f83d3-1df6-4394-a3c8-907b5392c14c",{"_100":118,"_102":119,"_36":120},"PERDA Kota Cimahi No. 9 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/203656/perda-kota-cimahi-no-9-tahun-2005","2500058b-31cb-45c8-b40c-1adbb946f88f","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
CIMAHI CITY

REGIONAL REGULATION OF CIMAHI CITY
NUMBER 5 OF 2005
CONCERNING
FINANCE PROTOCOLARY POSITION OF LEADERSHIP
AND MEMBERS OF THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES
CIMAHI CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVES OF CIMAHI CITY

\n\n \n \n

Considering :

that the arrangement of the Protocolary Position of the Leadership and Members of the Regional House of Representatives of Cimahi City is intended to support the orderly implementation of every official event or state event attended by the Leadership and Members of the DPRD;
that the Financial Position of the Leadership and Members of the DPRD of Cimahi City is intended so that the management of **finance** is in accordance with the prevailing Laws and Regulations;
that based on the provisions of Article 28 paragraph 2 of Government Regulation Number 24 of 2004 concerning the Protocolary

","pdf_url","/proxy/pdf?id=cc6cba27-fa64-4b8e-9869-2a1188161e4e","actionData","errors"]