[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fc5ed846-46ec-48d5-b1aa-e0d8c746a120","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/3/PBI/2007 Tahun 2007 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Utang Negara","short_title","Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/3/PBI/2007","number","9/3/PBI/2007","year","2007","published_date","2007-03-16","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","ec3e2067-a9e4-4abb-9a01-77551835a577","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Bank Indonesia","short_name","Peraturan BI","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"193753c5-a731-40ce-a1e2-9283553b49dd","Utang, Piutang & Hibah Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Bank Indonesia","place_of_enactment","Jakarta","theme","Lelang dan Penatausahaan Surat Utang Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2007
Peraturan Bank Indonesia NO. 9/3/PBI/2007, LN.2007/NO.45, TLN NO.4710, BI.GO.ID : 18 HLM
Peraturan Bank Indonesia TENTANG Lelang dan Penatausahaan Surat Utang Negara
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2007. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/19/PBI/2005 tanggal 25 Juli 2005 tentang Penerbitan, Penjualan dan Pembelian serta Penatausahaan Surat Utang Negara.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Bank Indonesia ini mengatur tentang lelang dan penatausahaan Surat Utang Negara (SUN). Latar belakang penerbitan peraturan ini adalah penunjukan Bank Indonesia sebagai agen lelang SUN di pasar perdana dan perubahan ketentuan pelaksanaan lelang SUN. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menyusun kerangka kerja yang jelas dan efektif untuk lelang dan penatausahaan SUN.\n\nBank Indonesia memiliki fungsi memberikan masukan dalam penetapan ketentuan penerbitan SUN, bertindak sebagai agen lelang SUN di pasar perdana (termasuk mengumumkan rencana lelang, melaksanakan lelang, menyampaikan hasil penawaran, dan mengumumkan keputusan hasil lelang), serta menatausahakan SUN. SUN yang ditatausahakan oleh Bank Indonesia meliputi Surat Perbendaharaan Negara (SPN) dan Obligasi Negara, baik dalam bentuk warkat maupun tanpa warkat, serta diperdagangkan maupun tidak diperdagangkan di pasar sekunder.\n\nLelang SUN di pasar perdana dapat diikuti oleh orang perseorangan, badan hukum, atau Bank Indonesia. Pembelian SUN selain oleh Bank Indonesia dilakukan melalui Peserta Lelang. Bank Indonesia hanya dapat membeli SPN secara langsung dan non-kompetitif. Bank Indonesia melaksanakan lelang setelah menerima pemberitahuan dari Menteri Keuangan mengenai rencana lelang, keputusan hasil lelang, dan penolakan penawaran. Penawaran dapat dilakukan secara kompetitif atau non-kompetitif. Harga SUN bagi pemenang lelang kompetitif ditetapkan dengan metode harga beragam (multiple price), sedangkan untuk non-kompetitif berdasarkan harga rata-rata tertimbang.\n\nPenatausahaan SUN dilakukan secara elektronik melalui BI-SSSS, mencakup pencatatan kepemilikan, kliring dan setelmen, serta agen pembayar bunga dan pokok SUN. Pencatatan kepemilikan dilakukan tanpa warkat (scripless) dan secara book entry, dengan sistem two tier yang terdiri dari Central Registry dan Sub-Registry. Setelmen transaksi SPN dilakukan pada T+1, Obligasi Negara pada T+5, dan Buyback pada T+3, dengan prinsip DVP atau FoP. Bank Indonesia berwenang mendebet rekening giro Rupiah Bank dan/atau Bank pembayar dalam rangka pembelian SUN, serta mendebet rekening SUN milik Pemerintah dalam rangka setelmen penjualan SUN.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Peserta Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana dan Lelang Pembelian Kembali Obligasi Negara (Buyback) yang transaksinya dinyatakan batal dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.","revokes",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","Peraturan BI No. 7/19/PBI/2005 tentang Penerbitan, Penjualan dan Pembelian serta Penatausahaan Surat Utang Negara","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/137937/peraturan-bi-no-719pbi2005","4e645fae-3767-4b32-a1a6-65b6c6b0e9bb","revoked_by",[103],{"_96":104,"_98":105,"_36":106},"Peraturan BI No. 10/13/PBI/2008 Tahun 2008 tentang Lelang dan Penatausahaan Surat Berharga Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/136946/peraturan-bi-no-1013pbi2008-tahun-2008","ba7458d3-215a-49db-92cf-a2f7a9ad9e8e","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

BANK INDONESIA REGULATION
NUMBER: 9/3/PBI/2007
ON
AUCTION AND ADMINISTRATION OF GOVERNMENT DEBT SECURITIES

GOVERNOR OF BANK INDONESIA,
Considering:

that Bank Indonesia has been appointed by the Government as an
agent to conduct auctions of Government Debt Securities in the
primary market;
that the Main Dealers appointed by the Minister of Finance
obtain exclusive rights to participate in auctions of Government Debt
Securities in the primary market and repurchase auctions of
Government Bonds;
that the Government has amended the provisions for the implementation of
auctions of Government Debt Securities in the primary market and auctions for
repurchase of Government Bonds;
that based on the considerations as referred to
in letters a, b, and c, it is necessary to prepare a
Bank Indonesia Regulation regarding Auction and Administration of
Government Debt Securities;

In view of:

Law Number 7 of 1992 concerning Banking
(State Gazette

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fc5ed846-46ec-48d5-b1aa-e0d8c746a120","actionData","errors"]