[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","fa97fb74-7597-4f40-a217-9612f541006a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1990","number","29","year","1990","published_date","1990-07-10","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pendidikan Menengah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1990
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 29, LN. 1990, LL Setkab : 21 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pendidikan Menengah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 1990. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah bertujuan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Peraturan ini mengatur pendidikan menengah yang meliputi pendidikan menengah umum, kejuruan, keagamaan, kedinasan, dan luar biasa. Tujuan utama pendidikan menengah adalah meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan mengembangkan diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian. Selain itu, pendidikan menengah juga bertujuan meningkatkan kemampuan siswa dalam berinteraksi dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam. Peraturan ini menetapkan syarat dan tata cara pendirian sekolah menengah, termasuk persyaratan jumlah siswa, tenaga kependidikan, kurikulum, dan sumber dana. Pengelolaan pendidikan menengah menjadi tanggung jawab Menteri Pendidikan, dengan pelimpahan wewenang kepada Menteri Agama untuk sekolah menengah keagamaan dan kepada menteri terkait untuk sekolah menengah kedinasan. Kurikulum pendidikan menengah harus memuat pendidikan Pancasila, agama, dan kewarganegaraan, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Penilaian dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan untuk mengetahui kemajuan belajar siswa dan pelaksanaan kurikulum.

","transitional_provisions","1. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan menengah yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Pemerintah ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","1. Menteri berwenang mengambil tindakan administratif terhadap penyelenggara sekolah menengah yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5025/pp-no-17-tahun-2010","06bd4009-68ec-4d90-99ee-f199dc2193fd","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[108],{"_95":109,"_97":110,"_36":111},"PP No. 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah","https://peraturan.bpk.go.id/Details/55179/pp-no-56-tahun-1998","4f27079f-020e-4d2b-9d0e-deaf86b4823b","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 29 OF 1990
on
SECONDARY EDUCATION

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering / Whereas	that as implementation of the provision of Article 15 of Law Number 2 of 1989 on the National Education System, it is deemed necessary to stipulate a Government Regulation on Secondary Education;
Bearing in Mind / Having Regard to	Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution; Law Number 2 of 1989 on the National Education System (State Gazette of 1989 Number 6, Supplement to State Gazette Number 3390);

HAS DECIDED

","pdf_url","/proxy/pdf?id=fa97fb74-7597-4f40-a217-9612f541006a","actionData","errors"]