[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f9612db5-9daa-4c9d-a6ea-1533bd46f2c8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2022","number","36","year","2022","published_date","2022-10-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perguruan Tinggi Negeri - Badan Hukum - Universitas Negeri Semarang - unnes
2022
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 36, LN.2022/No.197, TLN No.6824, jdih.setneg.go.id: 59 hlm.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang. \n Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 12 Tahun 2012; dan PP Nomor 4 Tahun 2014. \n PP ini mengatur mengenai penetapan Universitas Negeri Semarang (Unnes) sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom. Unnes dalam rangka mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom tersebut berpedoman pada Statuta Unnes yang terdiri atas: 1) visi, misi, tujuan, nilai dasar, dan budaya kerja; 2) identitas; 3) penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi; 4) sistem pengelolaan; 5) sistem penjaminan mutu; 6) kode etik; 7) bentuk dan tata cara penetapan peraturan; 8) sistem perencanaan; dan 9) pendanaan dan kekayaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2022. \n Pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku: Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1391); dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1371), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran: 83 hlm; (batang tubuh 59 hlm, penjelasan 18 hlm, dan Lampiran 6 hlm) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang 2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah ini menetapkan Universitas Negeri Semarang (UNNES) sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berdaya saing regional dan global. UNNES diatur untuk memiliki visi menjadi universitas bereputasi dunia dengan misi menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang cemerlang. Kebijakan ini juga mengatur struktur organisasi UNNES, termasuk Majelis Wali Amanat, Rektor, dan Senat Akademik Universitas, serta menetapkan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal. Selain itu, peraturan ini mengatur hak dan kewajiban mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan, serta kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas tridharma perguruan tinggi.

","transitional_provisions","1. Rektor yang telah terpilih dan diangkat sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai berakhirnya masa jabatan. 2. Proses pemilihan, pengangkatan, dan pelantikan Rektor pada Tahun 2022 tetap berlaku berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan dan pemberhentian pemimpin perguruan tinggi. 3. MWA yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah ini wajib melantik kembali Rektor hasil pemilihan pada Tahun 2022. 4. Pimpinan dan anggota senat yang telah terpilih dan diangkat sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkannya SAU sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. 5. Perjanjian yang telah dilakukan oleh UNNES dengan pihak lain sebelum ditetapkannya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian.","sanctions","1. Rektor yang mendapatkan sanksi disiplin dan/atau sanksi etika akademik tingkat sedang atau tingkat berat dapat diberhentikan.","revokes",[92,98],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","Permen Ristekdikti No. 49 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/141296/permen-ristekdikti-no-49-tahun-2016","db5fee0f-b298-44d6-aa40-7049438d691d",{"_93":99,"_95":100,"_36":101},"Permen Ristekdikti No. 23 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Negeri Semarang","https://peraturan.bpk.go.id/Details/141998/permen-ristekdikti-no-23-tahun-2015","38814f6b-6965-4ca4-862d-c801ad70a7c0","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 36 OF 2022
CONCERNING
STATE UNIVERSITY LEGAL ENTITY
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 66 paragraph (2) of Law Number 12 of 2012 concerning Higher Education and to implement the provisions of Article 27 paragraph (4) of Government Regulation Number 4 of 2014 concerning the Implementation of Higher Education and Management of Higher Education, it is necessary to stipulate a Government Regulation concerning Universitas Negeri Semarang State University Legal Entity;

In view of:

Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
Law Number 12 of 2012 concerning Higher Education (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2012

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f9612db5-9daa-4c9d-a6ea-1533bd46f2c8","actionData","errors"]