Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 2006

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah

Juga dikenal sebagai: PP 33/2006 · PP No. 33 Tahun 2006 · PP Nomor 33 Tahun 2006

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:6 Oktober 2006Tanggal Penetapan:6 Oktober 2006
Utang, Piutang & Hibah Negara

Informasi

TipePeraturan Pemerintah (PP)
TemaPerubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah
LokasiPemerintah Pusat
Tanggal Berlaku06 Oktober 2006
Tanggal Penetapan06 Oktober 2006
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mengubah

Diubah Oleh

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini bertujuan untuk meninjau kembali pengaturan mengenai penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah guna memberikan keleluasaan bagi BUMN/BUMD dalam mengoptimalkan pengelolaan piutang. Hal ini didasarkan pada pemisahan kekayaan negara yang dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN dari APBN, sehingga pengelolaan piutang tidak lagi dilakukan dalam koridor pengurusan Piutang Negara.

Ketentuan Substansial: Peraturan ini menghapus ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 dari Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005. Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah selanjutnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perseroan Terbatas dan BUMN. Pengurusan piutang yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara tetap dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ada.

1. Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perseroan Terbatas dan BUMN. 2. Pengurusan piutang yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara dan usul penghapusan piutang yang telah diajukan tetap dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ada.

(-)