Untuk pengalaman terbaik, bukaVeritaskdi desktop Anda.

Free Trial aktif — Akses penuh AIYU selama 7 hari, tanpa kartu kredit.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 94 Tahun 1998

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 94 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1989

Juga dikenal sebagai: Keppres 94/1998 · Keppres No. 94 Tahun 1998 · Keppres Nomor 94 Tahun 1998

Status:
Berlaku
Tanggal Berlaku:29 Juni 1998Tanggal Penetapan:29 Juni 1998
Badan Usaha & Perdagangan

Informasi

TipeKeputusan Presiden (Keppres)
TemaPerubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 Tentang Daerah Industri Pulau Batam Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1989
LokasiPemerintah Pusat
Tanggal Berlaku29 Juni 1998
Tanggal Penetapan29 Juni 1998
Tempat PenetapanJakarta

Riwayat Peraturan

Mengubah

Diubah Oleh

Peraturan ini mengubah: 1. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1989.

Keputusan Presiden ini bertujuan untuk meningkatkan pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973. Perubahan ini melibatkan pembinaan, pengendalian, dan pengusahaan Daerah Pulau Batam yang diselenggarakan oleh Dewan Pembina Daerah Industri Pulau Batam, Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, dan Perusahaan Perseroan Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam. Dewan Pembina bertugas melakukan pembinaan, mensinkronisasikan kebijakan, dan memberikan petunjuk pelaksanaan kepada Otorita Pengembangan. Otorita Pengembangan bertanggung jawab atas pengembangan dan pengendalian pembangunan Pulau Batam, merencanakan kebutuhan prasarana, dan menampung permohonan izin usaha. Susunan Dewan Pembina dan Otorita Pengembangan diatur secara rinci, termasuk tanggung jawab dan bimbingan yang diterima dari berbagai menteri terkait.

(-)

(-)