Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 41 Tahun 1973

Latar Belakang dan Tujuan

Keputusan ini bertujuan untuk meningkatkan dan memperlancar pengembangan Pulau Batam sebagai Daerah Industri. Hal ini dilakukan dengan meninjau kembali dan menyempurnakan pengaturan yang telah ada sebelumnya.

Ketentuan Substansial

Pulau Batam ditetapkan sebagai Daerah Industri, dan pengelolaannya dilakukan oleh tiga entitas utama: Badan Pengawas Daerah Industri Pulau Batam, Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, dan Perusahaan Perseroan Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam. Badan Pengawas bertugas mengawasi kebijakan pengembangan, mensinkronisasikan kebijakan pemerintah, dan memberikan petunjuk pelaksanaan. Otorita Pengembangan bertanggung jawab atas pengembangan dan pengendalian pembangunan, serta pengelolaan izin usaha. Perusahaan Perseroan bertugas menyelenggarakan pengusahaan Daerah Industri. Penggunaan tanah diatur oleh Otorita Pengembangan dengan hak pengelolaan, dan wilayah tertentu dapat ditetapkan sebagai Wilayah Usaha Bonded Warehouse.