[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f81922bf-8a43-4573-8ab8-f530d660d959","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 1971 tentang Perusahaan Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 65 Tahun 1971","number","65","year","1971","published_date","1971-10-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perusahaan Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1971
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 65, LN. 1971/ No 85, TLN No 2977, LL Bphn : 4 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Perusahaan Penggilingan Padi, Huller Dan Penyosohan Beras
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 1971. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 73) sebagaimana telah ditambah dan diubah.\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan
Peraturan ini diterbitkan untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1954 yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi dan untuk memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah. Tujuannya adalah untuk memperlancar usaha penggilingan padi, huller, dan penyosohan beras sebagai prasarana vital dalam stabilisasi ekonomi.

Ketentuan Substansial
Peraturan ini mengatur bahwa perusahaan penggilingan padi, huller, dan penyosohan beras harus memiliki surat izin yang dikeluarkan oleh Bupati/Walikota/Kepala Daerah atau Menteri, tergantung pada modal yang digunakan. Hanya warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia yang bermodal Indonesia yang dapat mengusahakan perusahaan ini, kecuali di daerah tertentu di luar Jawa. Perusahaan asing atau yang bermodal asing memerlukan persetujuan khusus dari Menteri. Surat izin berlaku selama lima tahun dan dapat dicabut jika melanggar ketentuan atau tidak beroperasi selama 300 hari berturut-turut.

","transitional_provisions","1. Perusahaan-perusahaan yang telah ada dan bekerja dengan izin menurut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1954 diberikan waktu selama 6 (enam) bulan sejak tanggal Peraturan Pemerintah ini ditetapkan untuk menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.","sanctions","1. Pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini dan/atau ketentuan pelaksanaannya dapat dituntut berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.","revokes",[92,98],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PP No. 60 Tahun 1954 tentang Mengubah PP No.42 Th.1954 (LN 1954 No.73) tentang Pembatasan Perusahaan Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras\"","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/84487/pp-no-60-tahun-1954","3ffb94b2-5633-47a3-a95c-dd11c5925d6e",{"_93":99,"_95":100,"_36":101},"PP No. 42 Tahun 1954 tentang Pembatasan Perusahaan Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras","https://peraturan.bpk.go.id/Details/77597/pp-no-42-tahun-1954","f29052bb-669e-4a96-bad0-184c2ffa4b16","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 65 OF 1971
REGARDING
RICE MILLING, HULLER AND RICE WHITENING COMPANIES

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n \n \n

Considering:

that rice milling, huller and rice whitening companies constitute food production infrastructure and have a very vital role in efforts towards stabilizing the economic life of the community and the State;
that the content and spirit of Government Regulation Number 42 of 1954 are not in accordance with the principles of economic democracy as stipulated in the Decree of the Provisional People's Consultative Assembly Number XXIII/MPRS/1966;
that based on the governmental structure, the Regional Head is the sole person in charge in their respective regions;
that due to the aforementioned, it is deemed necessary to immediately revoke Government Regulation Number 42 of 1954 and subsequently

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f81922bf-8a43-4573-8ab8-f530d660d959","actionData","errors"]