[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f7d743d5-c0b6-4a78-bc64-9bebe7898b1a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir","short_title","Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 8 Tahun 2015","number","8","year","2015","published_date","2015-05-13","effective_date","2015-05-25","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","d683e21b-456a-4f90-9249-b2fefcaccad4","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir","short_name","Perka Bapeten","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"244f8a4c-c072-42a0-87ea-c867c3ae8945","Ganti Rugi Kerugian Negara","tags",[],"location","Badan Pengawas Tenaga Nuklir","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2015
Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir NO. 8, BN 2015 (752) : 10 hlm.
Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir TENTANG Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir ini mulai berlaku pada tanggal 25 Mei 2015. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan

Peraturan ini dibuat untuk meningkatkan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan mencegah korupsi melalui pelaporan harta kekayaan. Seluruh pejabat di instansi pemerintah yang memiliki jabatan strategis dan rawan korupsi diwajibkan melaporkan harta kekayaannya. Selain itu, ASN lainnya juga secara bertahap diwajibkan melaporkan harta kekayaan mereka.

Ketentuan Substansial

Peraturan ini mengatur kewajiban pelaporan harta kekayaan bagi Penyelenggara Negara dan ASN di lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN). Penyelenggara Negara wajib melaporkan harta kekayaannya kepada KPK, sementara ASN melaporkannya kepada Kepala BAPETEN melalui APIP. Pengelolaan laporan ini dikoordinasikan oleh Kepala Biro Umum, yang bertanggung jawab atas bimbingan teknis, distribusi formulir, dan pemutakhiran data. Kepala Inspektorat bertugas memantau kepatuhan pelaporan ini.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib lapor yang lalai atau belum menyampaikan laporan dikenai sanksi disiplin sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.\n2. APIP dan pengelola yang membocorkan informasi dikenai sanksi disiplin.\n3. Penundaan atau pembatalan pengangkatan dalam jabatan bagi yang tidak memenuhi kewajiban pelaporan.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Perka Bapeten No. 12 Tahun 2013 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Badan Pengawas Tenaga Nuklir","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/267033/perka-bapeten-no-12-tahun-2013","7f9be205-08b3-4b45-83dc-f3c83cf96e25","revoked_by",[101],{"_94":102,"_96":103,"_36":104},"Peraturan Bapeten No. 1 Tahun 2021 tentang Pelaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawas Tenaga Nuklir","https://peraturan.bpk.go.id/Details/267030/peraturan-bapeten-no-1-tahun-2021","58f956bf-3ed8-4047-98df-e89909c2b911","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

HEAD OF NUCLEAR ENERGY REGULATORY AGENCY
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE HEAD OF NUCLEAR ENERGY REGULATORY AGENCY
NUMBER 8 OF 2015
ON
REPORTING OF STATE OFFICIALS WEALTH
AND CIVIL APPARATUS STATE
WITHIN THE NUCLEAR ENERGY REGULATORY AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF NUCLEAR ENERGY REGULATORY AGENCY,

Considering:

that in the framework of building the integrity of the Civil
State Apparatus and efforts to prevent and eradicate
corruption through the submission of the Wealth Report
State Administrators, all officials in the agency
government who hold strategic positions and are prone
Corruption, Collusion and Nepotism, need to submit
a report on the assets they own;
that to increase the effectiveness of development
integrity of the Civil State Apparatus all employees
Civil Apparatus State other than officials as
referred to in letter a, gradually need
submit the Civil Apparatus State Wealth Report
(LHKASN) to the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f7d743d5-c0b6-4a78-bc64-9bebe7898b1a","actionData","errors"]