[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f72e2910-9942-4853-95f1-a890f81b395f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":90,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota","short_title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 13 Tahun 2025","number","13","year","2025","published_date","2025-02-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"f5ad157a-87a7-4b60-85c5-d64f011c5f50","Keprotokolan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tata Cara - Pelantikan - Gubernur dan Wakil Gubernur - Bupati dan Wakil Bupati - Walikota dan Wakil Walikota - perubahan
2025
Peraturan Presiden (Perpres) NO. 13, LN 2025 (20) : 6 hlm.; jdih.setneg.go.id
Peraturan Presiden (Perpres) TENTANG Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 164B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2024 pada tanggal 4 Februari 2025 dan 5 Februari 2025, perlu dilakukan penyesuaian jadwal dan tata cara pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota. \n Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 1 Tahun 2015; dan Perpres Nomor 16 Tahun 2016. \n Perpres ini mengatur mengenai Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Beberapa ketentuan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2016 diubah dalam Perpres ini. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2025. \n Perpres ini mengubah Perpres Nomor 13 Tahun 2025. \n Lampiran file: 6 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Presiden ini bertujuan untuk menyesuaikan jadwal dan tata cara pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota sesuai dengan ketentuan Pasal 164B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Perubahan utama meliputi penambahan Pasal 6A yang memungkinkan pelantikan serentak oleh Presiden di ibu kota negara, perubahan ketentuan sumpah/janji jabatan di Pasal 7, serta penyesuaian pelaksanaan pelantikan berdasarkan hasil perselisihan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 22A. Selain itu, Pasal 22B mengatur pelantikan di Aceh yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atau gubernur atas nama Presiden.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[102,108],{"_103":104,"_105":106,"_36":107},"text","Perpres No. 80 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/295708/perpres-no-80-tahun-2024","3db8acf6-2538-4a8e-acb9-76badc861b2b",{"_103":109,"_105":110,"_36":111},"PERPRES No. 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota","https://peraturan.bpk.go.id/Details/39763/perpres-no-16-tahun-2016","35318d1a-2257-4e13-bba3-b7b7b8e2416c","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENTIAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 13 OF 2025
ON
SECOND AMENDMENT TO PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 16 OF 2016
ON THE PROCEDURES FOR THE INAUGURATION OF GOVERNORS AND VICE GOVERNORS,
REGENTS AND VICE REGENTS, AND MAYORS AND VICE MAYORS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering :

that to implement the provisions of Article 164B of Law Number 10 of 2016 on the Second Amendment to Law Number 1 of 2015 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2014 on the Election of Governors, Regents, and Mayors into Law and taking into account the Decision of the Constitutional Court in the case of disputes over the results of the 2024 simultaneous regional head and deputy regional head elections on February 4, 2025 and February 5, 2025, it is necessary to adjust the schedule and procedures for the inauguration of governors and vice

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f72e2910-9942-4853-95f1-a890f81b395f","actionData","errors"]