Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2024

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

Peraturan Presiden ini bertujuan untuk menyesuaikan tata cara pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah dengan ketentuan terbaru, termasuk batas minimal usia yang dihitung sejak tanggal pelantikan. Perubahan ini dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 165 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan menindaklanjuti Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024. Peraturan ini mengatur jadwal pelantikan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, dan wakil walikota secara serentak, dengan ketentuan pelantikan dapat ditunda karena perselisihan hasil pemilihan, putaran kedua pemilihan di Jakarta, atau keadaan memaksa. Peraturan ini juga berlaku untuk daerah khusus atau istimewa, kecuali diatur lain dalam undang-undang tersendiri.

1. Pelantikan gubernur dan wakil gubernur hasil pemilihan serentak tahun 2024 dilaksanakan pada 7 Februari 2025. 2. Pelantikan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota hasil pemilihan serentak tahun 2024 dilaksanakan pada 10 Februari 2025. 3. Pelantikan dapat dilaksanakan melewati tanggal yang ditetapkan dengan pertimbangan sesuai Pasal 2A ayat (3).

(-)