[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f5ea62df-5fc2-4216-98e2-417543bea152","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":87,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_105":106,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjar No. 4 Tahun 2015","number","4","year","2015","published_date","2015-02-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Banjar","place_of_enactment","Martapura","theme","Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kebijakan Pemerintah
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2015/NO.4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum
ABSTRAK:	\n \n bahwa sehubungan adanya kenaikan tarif dan penambahan\r\nobjek Retribusi Jasa Umun berupa Retribusi Pelayanan\r\nPersampahan dipandang perlu untuk melakukan\r\nPerubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun\r\n2011 tentang Retribusi Jasa Umum;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah\r\ntentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah\r\nKabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi\r\nJasa Umum; \n Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9\r\nTahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nPemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan\r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun\r\n2014; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 7 Tahun 2015; \n Peraturan Daerah Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, yang berisi Pasal I dan Pasal II. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2015. \n 7 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Latar belakang perubahan ini adalah adanya kenaikan tarif dan penambahan objek Retribusi Jasa Umum, khususnya Retribusi Pelayanan Persampahan. Tujuan dari perubahan ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi dan terobosan terhadap penetapan objek-objek retribusi baru.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup penambahan definisi baru terkait jasa penanganan sampah, jasa angkutan sampah ke tempat pembuangan akhir, dan jasa sedot serta angkutan limbah. Selain itu, dilakukan perubahan pada Lampiran III yang mengatur struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan. Tarif retribusi dibedakan berdasarkan golongan komersial dan non-komersial. Golongan komersial meliputi usaha kecil, usaha sedang, usaha besar, rumah toko, salon kecantikan, bengkel, hotel, industri, gudang, mobil penumpang umum, mobil angkutan umum, alat-alat berat, jasa penanganan sampah, jasa angkutan sampah ke TPA, dan jasa sedot serta angkutan limbah. Golongan non-komersial meliputi rumah tangga, gedung pemerintahan atau organisasi, gedung swasta, dan kendaraan bermotor. Tarif juga dibedakan berdasarkan penggunaan listrik.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[99],{"_100":101,"_102":103,"_36":104},"text","PERDA Kab. Banjar No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa UmumPerubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/22341/perda-kab-banjar-no-6-tahun-2011","e412eabf-ed8e-45f7-ac89-967e4dd6f4eb","amended_by",[107],{"_100":108,"_102":109,"_36":110},"PERDA Kab. Banjar No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/144023/perda-kab-banjar-no-5-tahun-2019","900cf7c4-29b6-4cc7-bbf1-5b6e60589e0b","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BANJAR
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF BANJAR REGENCY
NUMBER 4 OF 2015
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF BANJAR REGENCY
NUMBER 6 OF 2011 CONCERNING GENERAL SERVICE RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BANJAR,

Considering:

that in connection with the increase in tariffs and the addition of General Service Retribution objects in the form of Waste Management Service Retribution, it is deemed necessary to make the Second Amendment to Regional Regulation Number 06 of 2011 concerning General Service Retribution;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Second Amendment to Regional Regulation of Banjar Regency Number 6 of 2011 concerning General Service Retribution;

In view of:

Law Number 27 of 1959 concerning Stipulation of Emergency Law Number 3 of 1953 concerning the Establishment

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f5ea62df-5fc2-4216-98e2-417543bea152","actionData","errors"]