[{"_1":2,"_138":-5,"_139":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f5d5bd04-d7d6-4751-b423-1b62b48899dd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_134":135,"_136":137},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_113":114,"_123":124,"_125":126,"_127":128,"_129":130,"_131":-5,"_132":133},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.07/2020","number","40/PMK.07/2020","year","2020","published_date","2020-04-20","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"cc7f7bbd-f25f-486a-82f2-b1acb0a84310","Anggaran Belanja Negara",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN -PENGELOLAAN -DANA DESA
2020
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 40/PMK.07/2020, BN. 2020/NO. 384, JDIH.KEMENKEU.GO.ID : 34 HLM
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 {COVID-19) dan Bantuan Langsung Tunai Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07 / 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; \n Dasar Hukum Peraturan ini adalah: \r\nPasal 17 ayat (3) UUD RI Tahun 1945;UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916); Perpu No. 1Tahun 2020(LN Tahun 2020 No.87, TLN No. 6485);PP No. 60 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No.168, TLN No. 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir kali dengan PP No. 8 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No. 57, TLN No. 5864); Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Perpres RI No. 54 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 Nomor 94); Permenkeu RI No. 217/ PMK.01/2018 (BN Tahun 2018 No. 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Permenkeu RI No. 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745); Permenkeu RI No. 205/ PMK.07/ 2019 (BNTahun 2019 No. 1700);\r\n \n Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur: \r\nBeberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/ 2019 diubah sebagai berikut: Ketentuan angka 29 Pasal 1 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 30 yaitu tentang Rekening Kas Desa dan Bantuan Langsung Tunai Desa. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 23 diubah, yaitu tentang Penyaluran Dana Desa. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 24 diubah, yaitu tentang pelaksanaan Penyaluran Dana Desa. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan Pasal 24A dan Pasal 24B yaitu tentang persyaratan Penyaluran Dana Desa. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 25 diubah yaitu tentang penyampaian dokumen persyaratan penyaluran. Diantara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan Pasal 25A dan Pasal 25B yaitu tentang penyampaian dokumen persyaratan penyaluran bagi Desa yang belum salur Dana Desa. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 32 disisipkan ayat (1A), yaitu tentang Prioritas penggunaan Dana Desa. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan Pasal 32A yaitu tentang Jaring pengaman sosial di Desa. Ketentuan ayat (1) Pasal 34 diubahyaitu tentang persetujuan bupati/wali kotadalam penggunaan Dana Desa untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa. . Ketentuan ayat (1) Pasal 35 diubah, yaitu tentang Kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa. Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan Pasal 47A yaitu tentang sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III. Ketentuan Pasal 50 diubah yaitu tentang formatlaporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa dan format laporan pelaksanaan BLT Desa. Ketentuan Pasal 52 diubah, yaitu tentang rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa. Diantara Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan Pasal 53Ayaitu tentang Ketentuan teknis pelaksanaan pengelolaan Dana Desa.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 20 April 2020. \n - \n - \n 34 HLM, Lampiran halaman 28-34. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Keuangan ini mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 terkait kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam penanganan pandemi COVID-19, yang memungkinkan Dana Desa digunakan untuk kegiatan penanganan pandemi dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa.

Perubahan meliputi penyaluran Dana Desa, persyaratan penyaluran, dan prioritas penggunaan Dana Desa. Dana Desa dapat disalurkan dalam 3 tahap (40%, 40%, 20%) atau 2 tahap untuk Desa Mandiri (60%, 40%). Persyaratan penyaluran meliputi peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian Dana Desa, peraturan Desa mengenai APBDes, dan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa. Untuk tahap selanjutnya, diperlukan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya, laporan konvergensi pencegahan stunting, dan peraturan kepala desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.

Prioritas penggunaan Dana Desa termasuk kegiatan penanggulangan dampak ekonomi pandemi COVID-19, seperti penanganan pandemi dan jaring pengaman sosial berupa BLT Desa. BLT Desa diberikan kepada keluarga miskin atau tidak mampu sebesar Rp600.000 per keluarga per bulan selama 3 bulan, dengan anggaran maksimal 35% dari Dana Desa. Kepala desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa, termasuk penyaluran BLT Desa.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, permohonan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020:\na. yang telah disampaikan oleh kepala desa kepada bupati/wali kota dan/atau sudah diajukan ke KPPN; dan\nb. yang telah disampaikan oleh bupati/wali kota kepada KPPN namun diperlukan penyesuaian/perbaikan dokumen,\npenyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.","sanctions","1. Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.\n2. Pemerintah Desa berstatus Desa mandiri yang tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32A ayat (2), dikenakan sanksi berupa pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima puluh persen) dari Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II tahun anggaran berikutnya.","revokes",[],"revoked_by",[97],{"_98":99,"_100":101,"_36":102},"text","PMK No. 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/157246/pmk-no-222pmk072020","8facb9d1-ed9c-43e3-9abd-e808470a876e","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[109],{"_98":110,"_100":111,"_36":112},"PMK No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa","https://peraturan.bpk.go.id/Details/136999/pmk-no-205pmk072019","42a2adee-4617-4ab6-b836-dec687aa39a7","amended_by",[115,119],{"_98":116,"_100":117,"_36":118},"PMK No. 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa","https://peraturan.bpk.go.id/Details/137886/pmk-no-50pmk072020","974e2cf2-67f2-4c37-86fb-5a85c8630bdb",{"_98":120,"_100":121,"_36":122},"PMK No. 156/PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa","https://peraturan.bpk.go.id/Details/149354/pmk-no-156pmk072020","8319a596-1f4a-4492-89fb-2e677720ba18","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA

\nCOPY

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 40 /PMK.07/2020
ON
AMENDMENT TO REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE
NUMBER 205/PMK.07/2019 CONCERNING VILLAGE FUND MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that the provisions for the management of the Village Fund have been regulated in the Regulation of the Minister of Finance Number 205/PMK.07/2019 concerning Village Fund Management;
that in accordance with Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling the Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pandemic and/or in order to Face Threats that Endanger the National Economy and/or Financial System Stability, the Village Fund can be used for activities to handle the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f5d5bd04-d7d6-4751-b423-1b62b48899dd","actionData","errors"]