[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f439c6a3-168f-47c4-afac-d9f5eba704d3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_98":99,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 Tahun 2016 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 95/PMK.05/2016","number","95/PMK.05/2016","year","2016","published_date","2016-06-16","effective_date","2016-06-20","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"b2a58e98-0a7f-43b0-b4c1-8b4641d0209e","Layanan Umum Pemerintah","tags",[],"location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Dewan Pengawas Badan Layanan Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2016
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 95/PMK.05/2016, BN.2016/NO.913, jdih.kemenkeu.go.id : 23 hlm.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Dewan Pengawas Badan Layanan Umum
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juni 2016. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Keuangan ini mengatur tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum (BLU). Latar belakang dan tujuan dari peraturan ini adalah untuk mengoptimalkan peran dewan pengawas dalam melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan BLU, mengingat perlunya pengaturan kembali ketentuan mengenai dewan pengawas yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:\n\n1. Pembentukan Dewan Pengawas: Dewan Pengawas dapat dibentuk jika BLU memenuhi syarat minimum Nilai Omzet (minimal Rp15.000.000.000,00) atau Nilai Aset (minimal Rp75.000.000.000,00).\n2. Pengangkatan dan Pemberhentian: Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Ketua Dewan Kawasan atas persetujuan Menteri Keuangan, dengan masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat kembali satu kali.\n3. Keanggotaan Dewan Pengawas: Jumlah anggota 3 atau 5 orang, terdiri dari unsur pejabat Kementerian Negara/Lembaga/Dewan Kawasan, Kementerian Keuangan, dan tenaga ahli.\n4. Persyaratan Anggota Dewan Pengawas: Persyaratan umum (integritas, dedikasi, bukan anggota partai politik, dll.) dan persyaratan khusus (sehat jasmani rohani, kompetensi di bidang terkait BLU).\n5. Tugas Dewan Pengawas: Pengawasan dan pemberian nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU mengenai pengelolaan BLU.\n6. Kewajiban Dewan Pengawas: Memberikan pendapat dan saran tertulis, melaporkan penurunan kinerja atau penyimpangan, menyampaikan laporan pelaksanaan tugas.\n7. Wewenang Dewan Pengawas: Mendapatkan laporan berkala, laporan hasil pengawasan, mengetahui kebijakan dan tindakan Pejabat Pengelola BLU.\n8. Larangan Dewan Pengawas: Memanfaatkan posisi untuk kepentingan pribadi, menduduki jabatan yang menimbulkan benturan kepentingan, mengintervensi kegiatan operasional BLU.\n9. Rapat Dewan Pengawas: Diadakan minimal 1 kali per triwulan.\n10. Laporan Pertanggungjawaban Dewan Pengawas: Laporan periodik, laporan khusus, dan laporan akhir.\n11. Evaluasi Dewan Pengawas: Dilakukan minimal 2 kali dalam 1 tahun.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","PMK No. 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/146730/pmk-no-109pmk052007","9dd9ddde-c1a9-41db-aeb8-ba0d6e8655b0","revoked_by",[100],{"_93":101,"_95":102,"_36":103},"PMK No. 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/146690/pmk-no-129pmk052020","d556d47f-73fe-4a4b-820c-6259ca5813b0","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF FINANCE
REPUBLIC OF INDONESIA
COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 95/PMK.05/2016
on
BOARD OF SUPERVISORS OF PUBLIC SERVICE AGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f439c6a3-168f-47c4-afac-d9f5eba704d3","actionData","errors"]