[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f33331f6-aecd-497c-9115-3730fdb9e9c1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota","short_title","Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023","number","17","year","2023","published_date","2023-08-30","effective_date","2023-08-31","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","f3559e01-26ea-46bc-94fb-ea7b96bf33b9","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Komisi Pemilihan Umum","short_name","Peraturan KPU","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan","tags",[],"location","Komisi Pemilihan Umum","place_of_enactment","Jakarta","theme","Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Jadwal Retensi Arsip
2023
Peraturan Komisi Pemilihan Umum NO. 17, BN 2023 (684): 7 HLM, jdih.kpu.go.id
Peraturan Komisi Pemilihan Umum TENTANG Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
ABSTRAK:	\n \n Peraturan Komisi ini ditetapkan untuk mewujudkan tertib pelaksanaan penyusutan arsip dan penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja kelembagaan dan aparatur di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sehingga perlu disusun jadwal retensi arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. \n Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 28 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; Perka ANRI No. 22 Tahun 2015. \n Peraturan Komisi ini mengatur tentang jadwal retensi arsip yang memuat informasi mengenai nomor, jenis arsip yang meliputi arsip fasilitatif dan arsip substantif, retensi arsip aktif dan retensi arsip inaktif, keterangan musnah atau keterangan permanen. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2023. \n Dengan berlakunya Peraturan Komisi ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Lampiran file: 98 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1773).\n2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 701).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini mengatur tentang Jadwal Retensi Arsip (JRA) bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU), KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Latar belakang penetapan JRA ini adalah untuk mewujudkan tertib pelaksanaan penyusutan arsip dan penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja kelembagaan dan aparatur. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan pedoman dalam penentuan jangka waktu penyimpanan dan penyusutan arsip berdasarkan nilai kegunaannya.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup definisi-definisi terkait arsip, seperti Arsip Substantif dan Arsip Fasilitatif, serta jenis-jenis arsip yang termasuk dalam masing-masing kategori. Arsip Fasilitatif meliputi arsip perencanaan, hukum, organisasi dan ketatalaksanaan, ketatausahaan dan kearsipan, kerumahtanggaan, persidangan, keprotokolan, kehumasan, kepustakaan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, teknologi informasi dan komunikasi, pengawasan, pengadaan barang dan jasa, layanan pengadaan secara elektronik, kepegawaian, dan keuangan. Arsip Substantif meliputi arsip persiapan Pemilu, pelaksanaan Pemilu, pelaksanaan Pemilihan, penyelesaian Pemilu atau Pemilihan, dan penggantian antarwaktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur mengenai retensi arsip aktif dan inaktif, serta keterangan musnah atau permanen untuk setiap jenis arsip. Retensi Arsip Aktif ditentukan untuk kepentingan pertanggungjawaban di unit pengolah, sedangkan Retensi Arsip Inaktif untuk kepentingan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Keterangan Musnah diberikan jika arsip tidak memiliki nilai guna, tidak ada larangan perundang-undangan, dan tidak berkaitan dengan proses hukum. Keterangan Permanen diberikan jika arsip memiliki nilai guna kesejarahan dan bukti pertanggungjawaban nasional.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[92,98],{"_93":94,"_95":96,"_36":97},"text","Peraturan KPU No. 13 Tahun 2019 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian dan Keuangan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/173349/peraturan-kpu-no-13-tahun-2019","84a7e538-1188-46ef-93c8-542d520fac1c",{"_93":99,"_95":100,"_36":101},"Peraturan KPU No. 17 Tahun 2016 tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif dan Fasilitatif Non Kepegawaian dan Non Keuangan Komisi Pemilihan Umum","https://peraturan.bpk.go.id/Details/173272/peraturan-kpu-no-17-tahun-2016","7dd972a1-f86d-4bc5-bbc4-91ed13d10ea3","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GENERAL ELECTION COMMISSION
REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION
NUMBER 17 OF 2023
ON
THE ARCHIVAL RETENTION SCHEDULE OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION, THE PROVINCIAL GENERAL ELECTION
COMMISSION, AND THE REGENCY/CITY GENERAL ELECTION COMMISSION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

CHAIRMAN OF THE GENERAL ELECTION COMMISSION,

\n\n \n \n

Considering :

that in order to realize orderly implementation of archival
depreciation and archival preservation as evidence of
institutional and apparatus performance accountability at the General Election Commission, the Provincial General Election Commission, and
the Regency/City General Election Commission, it is necessary to prepare
an archival retention schedule for the General Election Commission, the Provincial General
Election Commission, and the Regency/City General Election
Commission;
that based on the provisions of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f33331f6-aecd-497c-9115-3730fdb9e9c1","actionData","errors"]