[{"_1":2,"_131":-5,"_132":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f2f67483-5fce-4ee9-86a2-5e46745ac74d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_127":128,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":123,"_124":-5,"_125":126},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2018","number","56","year","2018","published_date","2018-12-20","effective_date","2018-12-21","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68,71],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"193753c5-a731-40ce-a1e2-9283553b49dd","Utang, Piutang & Hibah Negara",{"_6":72,"_55":73,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pinjaman Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2018
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 56, LN.2018/NO.248, TLN NO.6279, LL SETNEG : 40 HLM.
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Pinjaman Daerah
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2018. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk mengatur mekanisme dan persyaratan terkait Pinjaman Daerah, yang meliputi pinjaman dari Pemerintah Pusat, daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah untuk memastikan bahwa pinjaman yang dilakukan oleh daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan berhati-hati. Peraturan ini juga menetapkan batas maksimal defisit anggaran daerah yang dapat dibiayai dari pinjaman, serta persyaratan rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan pinjaman. Selain itu, peraturan ini mengatur tentang penerbitan Obligasi Daerah dan persyaratan yang harus dipenuhi, termasuk persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pertimbangan dari Menteri Dalam Negeri serta Menteri Keuangan. Peraturan ini juga mengatur tentang pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pinjaman daerah.

","transitional_provisions","1. Perjanjian Pinjaman Daerah yang telah ada sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya pelunasan pembayaran pinjaman.\n2. Pinjaman Daerah yang telah diajukan oleh daerah sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku, proses penilaian dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah.","sanctions","1. Dalam hal Pemerintah Daerah melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Menteri Keuangan mengenakan sanksi administratif berupa penundaan dan/atau pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak daerah yang bersangkutan.\n2. Pemerintah Daerah yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran kembali pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) kepada Pemerintah Pusat, pembayaran kewajiban diperhitungkan dengan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil yang menjadi hak daerah yang bersangkutan.\n3. Pemerintah Daerah yang tidak menyampaikan laporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1), Menteri Keuangan dapat menunda penyaluran Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil kepada daerah yang bersangkutan.","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PP No. 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/5160/pp-no-30-tahun-2011","81ddee78-6a3b-4b8e-9e75-6ed16156042e","revoked_by",[104],{"_97":105,"_99":106,"_36":107},"PP No. 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional","https://peraturan.bpk.go.id/Details/274666/pp-no-1-tahun-2024","138bf13f-4f84-4495-8c64-e13be8a80e9f","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 56 OF 2018
REGARDING
REGIONAL LOANS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 33 paragraph (3) of Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury, Article 65 of Law Number 33 of 2004 concerning Fiscal Balance between the Central Government and Regional Governments, and Article 302 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, it is necessary to stipulate a Government Regulation concerning Regional Loans;

In view of:

Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004 Number 5, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4355);

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f2f67483-5fce-4ee9-86a2-5e46745ac74d","actionData","errors"]