[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f2e16e72-1aa7-4bf5-88eb-8806fa63b3b3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 11 Tahun 2011","number","11","year","2011","published_date","2011-11-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":51,"_54":55,"_56":57},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_6":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_6":68,"_54":69,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_6":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat","place_of_enactment","Pontianak","theme","RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PERIZINAN
2011
Peraturan Daerah (Perda) NO. 11, LD.2011/NO.11, LL PROV. KALIMANTAN BARAT : 22 HAL
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka meningkatkan kapasitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka daerah dituntut untuk dapat meningkatkan kemandiriannya sehingga mampu mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut azas otonomi daerah. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1986; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 \n KETENTUAN UMUM; RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU; GOLONGAN RETRIBUSI; WILAYAH PUNGUTAN; PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI; SAAT RETRIBUSI TERUTANG; TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENETAPAN RETRIBUSI; TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN; SANKSI ADMINISTRASI; TATA CARA PENAGIHAN; KEBERATAN; PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI; PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; KEDALUWARSA PENAGIHAN; INSENTIF PEMUNGUTAN; KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2011. \n Mencabut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 \n 17 HALAMAN PERATURAN & 5 HALAMAN PENJELASAN \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2006 Nomor 4);\n2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 6).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang retribusi perizinan tertentu di Provinsi Kalimantan Barat. Latar belakangnya adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan membiayai pelayanan kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk menyesuaikan peraturan daerah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.\n\nKetentuan substansial meliputi:\n\n1. Jenis retribusi perizinan tertentu yang diatur adalah Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Retribusi Izin Trayek.\n2. Retribusi Izin Usaha Perikanan dikenakan atas pemberian izin usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan. Tarifnya didasarkan pada Gross Tonnage (GT) kapal, jenis usaha pembudidayaan ikan, dan luas lahan yang digunakan.\n3. Retribusi Izin Trayek dikenakan atas pemberian izin trayek untuk usaha angkutan penumpang umum di darat dan perairan. Tarifnya didasarkan pada kapasitas tempat duduk kendaraan.\n4. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin usaha perikanan atau izin trayek dari Pemerintah Daerah.\n5. Peraturan ini juga mengatur tentang tata cara pendaftaran, penetapan, pemungutan, dan pembayaran retribusi, serta sanksi administrasi, keberatan, pengurangan, keringanan, pembebasan retribusi, dan pengembalian kelebihan pembayaran.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar, dan ditagih dengan menggunakan STRD.","revokes",[95,101],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERDA Prov. Kalimantan Barat No. 6 Tahun 2008 tentang Retribusi izin Trayek Di Kalimantan Barat","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/73738/perda-prov-kalimantan-barat-no-6-tahun-2008","4024d050-1d02-4361-bc2b-fcf50eeb98c7",{"_96":102,"_98":103,"_36":104},"PERDA Prov. Kalimantan Barat No. 4 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan","https://peraturan.bpk.go.id/Details/73700/perda-prov-kalimantan-barat-no-4-tahun-2006","6d21a776-e8f4-4485-9922-f407cf37010c","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF WEST KALIMANTAN PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF WEST KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 11 OF 2011
ABOUT
CERTAIN PERMIT RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST KALIMANTAN

Considering:

that in order to improve the capacity of Regional Government administration, the regions are required to be able to increase their independence so that they are able to manage and administer their own governmental affairs according to the principle of regional autonomy;
that regional fees are an important source of regional income to finance the implementation of services by the regional government to the community;
that the Certain Permit retribution policy is implemented based on the principles of democracy, equality and justice, community participation and accountability by taking into account the potential of the region;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Retributions,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f2e16e72-1aa7-4bf5-88eb-8806fa63b3b3","actionData","errors"]