[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f15f545f-9c68-4b1e-893a-3c0ffa1e9bd6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_116":117,"_118":119,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara","short_title","Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016","number","7","year","2016","published_date","2016-05-31","effective_date","2016-07-01","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","67ca6d80-f62d-42d6-9884-28220e754a22","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi","short_name","Peraturan KPK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"11223620-0ed2-4d39-afcc-7656055ef432","Aparatur Sipil Negara","tags",[],"location","Komisi Pemberantasan Korupsi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TATA CARA PENDAFTARAN, PENGUMUMAN, DAN PEMERIKSAAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
2016
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi NO. 7, BN. 2016 No. 985, www.peraturan.go.id
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi TENTANG Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa kebutuhan proses pengelolaan pendaftaran, \r\npengumuman, dan pemeriksaan harta kekayaan \r\nPenyelenggara Negara semakin berkembang sehingga \r\nperlu dikelola secara lebih efisien dan efektif; \r\nb. bahwa Keputusan Nomor KEP-07/KPK/02/2005 tentang \r\nTata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan \r\nLaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara perlu \r\ndisesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan \r\nkebutuhan pengelolaan pendaftaran, pengumuman dan \r\npemeriksaan harta kekayaan Penyelenggara Negara \r\nsehingga perlu diganti;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan \r\nPeraturan Komisi Pemberantasan Korupsi tentang Tata \r\nCara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan \r\nLaporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;\r\n \n 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang \r\nPenyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari \r\nKorupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);\r\n2.\r\n3.\r\nUndang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi \r\nPemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n4250), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang \r\nNomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan \r\nPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun \r\n2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor \r\n30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi \r\nmenjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2015 Nomor 31, Tambahan Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor 5661);\r\nPeraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 01 \r\nTahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi \r\nPemberantasan Korupsi; \n Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu pada saat pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali menjabat, pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara \r\nNegara setelah berakhirnya masa jabatan atau pensiun atau berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai \r\nPenyelenggara Negara. Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas Harta Kekayaan yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Disampaikan dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.\r\nKPK akan melakukan verifikasi administratif atas LHKPN yang disampaikan. Apabila hasil verifikasi administratif menyatakan \r\npenyampaian LHKPN belum lengkap maka KPK akan \r\nmenyampaikan pemberitahuan kepada Penyelenggara \r\nNegara mengenai bagian-bagian dari Formulir LHKPN \r\ndan bukti pendukungnya yang masih harus diperbaiki \r\ndan/atau dilengkapi oleh Penyelenggara Negara.Dalam hal hasil verifikasi administratif menyatakan \r\npenyampaian LHKPN telah lengkap, maka KPK memberikan \r\ntanda terima kepada Penyelenggara Negara. Pengumuman wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara \r\nNegara dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah Penyelenggara Negara menyampaikan LHKPN \r\nkepada KPK. Penyelenggara Negara dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada KPK untuk melakukan pengumuman atas Harta Kekayaannya. Pemeriksaan LHKPN dilakukan oleh KPK sebelum, selama dan setelah Penyelenggara Negara menjabat. Masyarakat dapat memberikan data/informasi atau keterangan kepada KPK terkait dengan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2016. \n Mencabut Bab IV sampai \r\ndengan Bab IX Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan \r\nKorupsi Nomor KEP-07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara \r\nPendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta \r\nKekayaan Penyelenggara Negara \n 13 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP-07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk mengatur tata cara pendaftaran, pengumuman, dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara agar lebih efisien dan efektif. Peraturan ini menggantikan Keputusan Nomor KEP-07/KPK/02/2005 untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan pengelolaan harta kekayaan penyelenggara negara. Penyelenggara negara diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada KPK pada saat pengangkatan, pengangkatan kembali, atau berakhirnya masa jabatan. LHKPN harus disampaikan secara periodik setiap tahun dan diumumkan kepada publik. KPK melakukan verifikasi administratif dan pemeriksaan terhadap LHKPN untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran informasi. Pemeriksaan dapat dilakukan atas inisiatif KPK atau permintaan pihak tertentu dalam rangka penegakan hukum dan pencegahan korupsi.","transitional_provisions","1. KPK melaksanakan tugas dan wewenangnya berdasarkan Peraturan Komisi ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan KPK ini.\n2. Setelah KPK dapat menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Bab I sampai dengan Bab III Peraturan KPK ini maka Bab I sampai dengan Bab III Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP-07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","sanctions","1. KPK dapat memberikan rekomendasi kepada atasan langsung atau pimpinan lembaga untuk memberikan sanksi administratif kepada Penyelenggara Negara yang tidak melaporkan LHKPN atau tidak memenuhi kewajibannya.\n2. Penyelenggara Negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai Harta Kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Keputusan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP-07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara,","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[108,112],{"_94":109,"_96":110,"_36":111},"Peraturan KPK No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/309871/peraturan-kpk-no-3-tahun-2024","7b9ba6ff-a6c5-4441-9428-e259eeef0f44",{"_94":113,"_96":114,"_36":115},"Peraturan KPK No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/258400/peraturan-kpk-no-2-tahun-2020","c76b2f4f-b5c8-468a-838a-4b8b2b4eb656","partially_amends",[],"partially_amended_by",[120],{"_94":109,"_96":110,"_36":111},"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.985, 2016

REGULATION
OF THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 07 OF 2016
ON
PROCEDURES FOR REGISTRATION, ANNOUNCEMENT, AND EXAMINATION
OF STATE OFFICIALS' ASSETS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

LEADERSHIP OF THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that the need for the management process of registration, announcement, and examination of the assets of State Officials is growing, so it needs to be managed more efficiently and effectively;
that Decree Number KEP-07/KPK/02/2005 concerning Procedures for Registration, Announcement and Examination of State Official's Wealth Reports needs to be adjusted to the developments and demands of the needs of managing the registration, announcement and examination of State Officials' assets so that it needs to be

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f15f545f-9c68-4b1e-893a-3c0ffa1e9bd6","actionData","errors"]