[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","id","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","c76b2f4f-b5c8-468a-838a-4b8b2b4eb656","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_107":108,"_113":114,"_115":116,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara","short_title","Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2020","number","2","year","2020","published_date","2020-06-04","effective_date","2020-06-05","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_6":52,"_55":56,"_57":58},"name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","67ca6d80-f62d-42d6-9884-28220e754a22","type",{"_6":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi","short_name","Peraturan KPK","subjects",[68],{"_6":69,"_55":70,"_57":-5},"f59a48cc-a690-40f9-8371-21a524bdd6e8","Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi","tags",[],"location","Komisi Pemberantasan Korupsi","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pendaftaran - Pengumuman - Pemeriksaan - Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
2020
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi NO. 2, BN. 2020 No. 572, elhkpn.kpk.go.id
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi TENTANG Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, Dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
ABSTRAK:	\n \n Untuk meningkatkan ketepatan dan daya guna terkait dengan pengembangan proses pendaftaran dan pengumuman laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara yang ada saat ini diperlukan dasar pengaturan yang lebih komprehensif. Bahwa Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara perlu disesuaikan guna mendukung pengembangan proses tersebut agar dapat terlaksana dengan lebih efisien dan efektif. \n Dasar hukum Peraturan KPK ini adalah UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 30 Tahun 2002; Peraturan KPK Nomor 07 Tahun 2016; Peraturan KPK Nomor 03 Tahun 2018. \n Peraturan KPK ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2020. \n Peraturan ini mengubah Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara \n Lampiran file: 13 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara","scope_and_parties","policy_content","Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan ketepatan dan daya guna dalam proses pendaftaran dan pengumuman laporan harta kekayaan Penyelenggara Negara. Perubahan ini dilakukan untuk mendukung pengembangan proses tersebut agar lebih efisien dan efektif. Peraturan ini mengatur kewajiban Penyelenggara Negara untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada saat pengangkatan, berakhirnya masa jabatan, atau secara periodik setiap tahun. Penyampaian LHKPN harus dilakukan secara elektronik melalui laman resmi Komisi. Komisi Pemberantasan Korupsi akan melakukan verifikasi administratif atas LHKPN yang disampaikan dan memberikan Tanda Terima jika dinyatakan lengkap. Pengumuman LHKPN harus dilakukan oleh Penyelenggara Negara dalam waktu dua bulan setelah menerima Tanda Terima. Peraturan ini juga mengatur kerja sama Komisi dengan lembaga lain dan pembentukan Unit Pengelolaan LHKPN.","transitional_provisions","1. Pada saat peraturan Komisi ini mulai berlaku, LHKPN yang disampaikan pada Tahun 2020 tetap diverifikasi sesuai dengan ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.","sanctions","1. Dalam hal Penyelenggara Negara tidak melaporkan LHKPN atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi ini, maka Komisi dapat memberikan rekomendasi kepada atasan langsung atau pimpinan lembaga tempat Penyelenggara Negara berdinas untuk memberikan sanksi administratif kepada Penyelenggara Negara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.\n2. Penyelenggara Negara yang memberikan keterangan tidak benar mengenai Harta Kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[101],{"_102":103,"_104":105,"_36":106},"text","Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/227158/peraturan-kpk-no-7-tahun-2016","f15f545f-9c68-4b1e-893a-3c0ffa1e9bd6","amended_by",[109],{"_102":110,"_104":111,"_36":112},"Peraturan KPK No. 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara","https://peraturan.bpk.go.id/Details/309871/peraturan-kpk-no-3-tahun-2024","7b9ba6ff-a6c5-4441-9428-e259eeef0f44","partially_amends",[],"partially_amended_by",[117],{"_102":110,"_104":111,"_36":112},"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION
THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 2 OF 2020
on
AMENDMENT TO THE REGULATION OF THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION
NUMBER 07 OF 2016
on THE PROCEDURES FOR REGISTRATION, ANNOUNCEMENT, AND EXAMINATION
OF STATE OFFICIALS' WEALTH

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

\nLEADERS OF THE CORRUPTION ERADICATION COMMISSION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to improve the accuracy and effectiveness related to the development of the registration process and announcement of State Officials' wealth reports that currently exist, a more comprehensive regulatory basis is needed;
that the Regulation of the Corruption Eradication Commission Number 07 of 2016 on the Procedures for Registration, Announcement, and Examination of State Officials' Wealth needs to be adjusted to support the development of the process so that it

","pdf_url","/proxy/pdf?id=c76b2f4f-b5c8-468a-838a-4b8b2b4eb656","actionData","errors"]